Anak Joe Biden Punya Saham Perusahaan yang Bantu China Tindas Uighur

The Financial Times melaporkan, Bohai Harvest berinvestasi di Megvii pada 2017. Megvii dan sesama raksasa teknologi Huawei diduga membantu Partai Komunis China memata-matai Uyghur menggunakan teknologi pengenalan wajah.

The Washington Post melaporkan hal yang serupa. Sistem itu, katanya, menguji bagaimana campuran perangkat lunak pengenalan wajah Megvii dan kamera Huawei, meliputi server, peralatan jaringan, platform komputasi awan dan perangkat keras dan perangkat lunak lain.

Pengenalan itu mencatat data pribadi. "Pengenalan berdasarkan usia, jenis kelamin, etnis, dan sudut gambar wajah," katanya.

Namun, Huawei dan Megvii membantah tudingan itu, sementara Kementerian Luar Negeri China menyebut laporan itu murni fitnah.

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, berjanji anggota keluarganya tidak akan punya hubungan bisnis asing.

Namun, Gedung Putih masih belum menjawab pertanyaan mendasar soal peran Hunter Biden di perusahaan yang berkaitan dengan China.

Lihat Juga : Sisi Gelap Pangeran MBS di Balik Ambisi Mengikis Konservatisme Saudi

Sekretaris pers Gedung Putih, Jen Psaki, terus menghindari pertanyaan itu awal Desember lalu.

Pengacara Hunter Biden, Chris Clark, juga tak menjawab pertanyaan tersebut.

"(Biden Hunter) tidak lagi punya kepentingan, secara langsung atau tidak langsung, baik dalam BHR atau Skaneateles," kata dia.

Bohai Harvest juga berinvestasi di Grup Tenaga Nuklir Umum China milik negara. Perusahaan ini masuk daftar hitam karena diduga berusaha memperoleh teknologi nuklir AS untuk penguatan militer di Beijing.

Perusahaan China itu bekerja sama dengan Perusahaan Industri Penerbangan milik negara. Perusahaan penerbangan ini juga dikenai sanksi karena perannya di kompleks industri militer China pada 2021.

Lihat Juga : Jejak Dinasti Saud di Arab Saudi dan Pengaruh Wahabisme

Selain Megvii, ada tujuh perusahaan lain yang disebut Kementerian Keuangan, termasuk Shenzhen Da-Jiang Innovations Sciences and Technologies (DJI).

"(DJI) menyediakan drone ke Biro Keamanan Umum Xinjiang, yang digunakan untuk mengawasi warga Uighur di Xinjiang," demikian pernyataan Kemenkeu.

Sementara itu, pada Juli lalu, Kementerian Pertahanan AS, pihaknya percaya sistem yang diproduksi DJI menimbulkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional.

Namun, beberapa lembaga seperti Secret Service dan FBI, disebut membeli drone dari perusahaan itu, baru-baru ini.