Suster Myanmar Buka Klinik Diam-diam, Swab Pasien Pakai Bambu

Kudeta militer berlangsung ketika pandemi Covid-19 berlangsung. Krisis politik itu pun membuat penanganan Covid-19 dan sistem kesehatan di Myanmar semakin kacau.

Sekilar Juni dan Juli lalu, Myanmar pun dilanda gelombang Covid-19 di mana infeksi virus corona harian mencapai 40 ribu lebih kasus.

Laporan Human Rights Watch mengatakan, junta Myanmar juga kini telah memblokir pengiriman bantuan kemanusiaan dan suplai medis di daerah yang menjadi basis kuat gerakan anti-kudeta.

"Militer Myanmar mengecek semua orang di gerbang mereka dan menangkap orang yang ditemukan membawa obat. Ini seperti kami mempertaruhkan hidup kami. ," kata Hla Aung, salah satu suster lain yang bekerja di klinik darurat tersebut.

Lihat Juga : Korsel Restui Penggunaan Pil Paxlovid Pfizer untuk Obat Covid

Selain menangkap pejabat, aktivis, dan tokoh publik yang kedapatan menentang kudeta, junta militer Myanmar juga menargetkan para pekerja medis, terutama yang kedapatan mendukung gerakan pemberontakan sipil.

Dalam enam bulan terakhir, junta militer dilaporkan telah menangkap 190 pekerja medis dan membunuh 25 orang di antaranya, menurut laporan dari Insecurity Insight, Physicians for Human Rights, dan Johns Hopkins University.

Selain demonstrasi dan serangan kelompok gerilyawan di daerah-daerah, aksi mogok kerja pegawai negeri sipil juga terjadi sebagai bentuk perlawanan terhadap junta militer.

Lihat Juga : Longsor di Myanmar 1 Orang Tewas, Nyaris 100 Masih Hilang

Berbagai kelompok pemerhati HAM mengatakan boikot institusi pemerintah menyebabkan banyak rumah sakit tidak memiliki staf. Pihak junta juga menangkap dan membunuh sejumlah pekerja kesehatan yang bergabung dalam protes.

Kondisi ini diperparah dengan kemungkinan infeksi Covid-19 yang mengancam negara itu, di tengah sistem kesehatan yang berantakan. Akibat kondisi ini, Myanmar hanya dapat melakukan tes Covid-19 secara terbatas.

Myanmar sendiri telah mengalami kekacauan sejak junta militer melakukan kudeta kepada pemimpin de facto negara itu, Aung San Suu Kyi. Setelah kudeta, peperangan antara kubu militer dengan kelompok perlawanan sipil tak terelakkan.