Penyebar Gosip di Arab Saudi Bisa Dibui dan Denda Rp11 Miliar

Pihak berwenang Arab Saudi memperingatkan penyebar gosip atau rumor di media sosial bisa dihukum penjara maksimal lima tahun dan denda hingga US$800 ribu atau Rp11 miliar.

"Merilis atau berkontribusi dalam cara apapun untuk menyebarkan rumor dan kebohongan via media sosial tentang hal-hal yang mempengaruhi ketertiban umum adalah kejahatan serius," demikian pernyataan resmi kantor Kejaksaan Saudi dikutip AFP, Rabu (19/1).

Lihat Juga : KBRI Jawab Rumor Seruan Genosida terhadap Muslim di India

Kejaksaan Saudi juga memperingatkan bagi mereka yang menyebar cerita palsu termasuk dalam tindak kriminal.

Meski demikian, mereka tak menyebutkan secara rinci rumor yang dimaksud, hanya menyatakan, "yang tak berdasar."

Aturan itu muncul usai tuduhan pelecehan seksual dalam sebuah konser di Riyadh menyebar di media sosial. Namun, pihak Saudi membantah akan hal ini.

Konser itu dibatalkan di menit-menit terakhir karena hujan lebat dan memicu adegan kacau di mana-mana. Beberapa pengguna media sosial menuduh terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan.

Lihat Juga : China Disebut Paksa Warga Tibet Ganti Bendera Lokal dengan RRC

Beberapa orang telah dipanggil untuk diinterogasi menyoal pelecehan seksual yang kadung menyebar di media sosial.

Media sosial menjadi satu-satunya platform yang relatif bebas bagi warga Saudi untuk menyuarakan apapun, di tengah pembatasan terhadap siaran televisi dan media oleh pemerintah.

Pejuang Hak-hak Perempuan memperingatkan mengkriminalisasi tuduhan pelecehan seksual berisiko menghalangi perempuan mengajukan pengaduan dan bahkan membicarakan masalah tersebut di media sosial.

Pada 2018, Arab Saudi mengesahkan Undang-undang anti-kekerasan, yang mana pelaku bisa dihukum dua tahun penjara dan denda hingga US$27 ribu atau Rp386 juta.

Lihat Juga : Korut Ungkap Rencana Uji Coba Senjata Nuklir dan Rudal Jarak Jauh

Arab Saudi kemudian mengamandemen UU tahun lalu, dengan mengizinkan nama dan hukuman pelanggar aturan dipublikasikan di media.

Terlepas dari UU tersebut, beberapa perempuan Saudi mengaku otoritas tak cukup melakukan banyak hal untuk mengakhiri kekerasan ini.

Selama lima tahun terakhir, Saudi disebut melakukan banyak gebrakan. Mereka berusaha memperluas sektor ekonomi yang tak hanya mengandalkan minyak namun juga di industri hiburan seperti mengizinkan konser, membuka bioskop dan arena olahraga Formula One Grand Prix.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONAL WN India Serukan Genosida Muslim sampai Media Asing Soroti Nusantara

Namun, sejumlah kelompok pemantau HAM melihat hal itu sebagai salah satu cara Saudi menampik kritik dan menutupi pelanggaran yang dilakukan.