Norwegia Tegaskan Kunjungan Taliban Bukan Bentuk Pengakuan

Norwegia membantah kunjungan Taliban ke negaranya adalah sebuah langkah untuk mengakui kelompok itu sebagai pemerintahan resmi Afghanistan.

Menteri Luar Negeri Norwegia, Anniken Huitfeldt, mengatakan dialog antara beberapa negara Barat, Taliban, dan perwakilan masyarakat sipil Afghanistan "bukan legitimasi ataupun pengakuan terhadap Taliban."

"Pertemuan ini bukan merupakan sebuah legitimasi atau pengakuan terhadap Taliban. Tapi kita harus berbicara dengan otoritas yang berkuasa di Afghanistan," kata Huitfeldt seperti dikutip Reuters.

"Kami tidak bisa membiarkan situasi politik memperburuk bencana kemanusiaan yang terus menimpa warga Afghanistan," paparnya menambahkan.

Pertemuan Taliban dan beberapa perwakilan negara Barat serta organisasi akan berlangsung selama tiga hari di Ibu Kota Oslo sejak Minggu (23/1).

Lihat Juga : Taliban ke Norwegia Demi Minta Bantuan karena Terancam Bangkrut

Salah satu fokus utama pembicaraan adalah terkait aliran bantuan kemanusiaan bagi warga Afghanistan yang kian terpuruk hingga terancam kelaparan sejak Taliban berkuasa.

Banyak masyarakat yang kelaparan dan bahkan rela menjual anak mereka demi mendapat uang makan.

Sebab, seluruh negara yang bekerja sama dengan Afghanistan menangguhkan hubungan hingga bantuan ke negara itu sejak Taliban mengambil alih pemerintahan.

Berbagai negara termasuk Amerika Serikat bahkan membekukan aset Afghanistan di luar negeri senilai lebih dari US$10 miliar (Rp143 triliun).

Sementara itu, sekitar 80 persen anggaran Afghanistan bergantung pada bantuan internasional sebelum Taliban mengambil alih kekuasaan.

Lihat Juga : AS Desak Warga Pergi dari Ukraina Antisipasi Serangan Rusia

"Kami meminta mereka untuk mencairkan aset warga Afghanistan dan tidak menghukum warga biasa karena wacana politik," tutur salah satu delegasi Taliban, Shafiullah Azam, kepada Associated Press, pada Minggu (23/1).

"Karena kelaparan, karena musim dingin yang mematikan, saya pikir ini adalah waktu bagi komunitas internasional untuk mendukung warga Afghanistan, bukan menghukum mereka karena perselisihan politik," ucapnya menambahkan.

Berbeda dengan Menlu Huitfeldt, Azam menganggap undangan kelompoknya ke Norwegia ini merupakan "sebuah langkah untuk melegitimasi pemerintahan Taliban."

Azam juga menuturkan, "undangan dan komunikasi seperti ini dapat membantu komunitas Eropa, Amerika Serikat, ataupun banyak negara lain untuk mengurangi gambaran salah terkait pemerintah Taliban."