Perdana Menteri Inggris Boris Johnson lagi-lagi disebut melanggar aturan lockdown Covid-19.
Sang PM dilaporkan sempat menggelar pesta ulang tahun pada Juni 2020 di Downing Street yang dihadiri 30 tamu dan staf.
Padahal, saat itu kebijakan lockdown ketat tengah digencarkan menyusul gelombang awal pandemi Covid-19. Aturan saat itu juga hanya mengizinkan pertemuan sosial atau kerumunan maksimal 6 orang di luar ruangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Stasiun televisi Inggris, ITV, melaporkan Johnson menyelenggarakan pesta ulang tahun yang ke-56 pada 19 Juni 2020 lalu. Stasiun TV itu menyebut, pesta itu dihadiri oleh sekitar 30 orang, termasuk Lulu Lytle, seorang desainer interior yang bekerja di flat perdana menteri.
Namun, laporan ini dibantah oleh pihak staf. Mereka berdalih, acara tersebut hanya dilakukan selama kurang dari 10 menit saja.
Mereka juga mengatakan bahwa Johnson mengadakan pesta terpisah malam itu dengan teman-teman dekat serta keluarga. Mereka menyebut Johnson hanya bertemu sejumlah kecil anggota keluarganya di luar.
Para kritikus menuduh Johnson berbohong dan menganggap sang PM jelas-jelas melanggar aturan Covid-19 yang telah berlaku selama dua tahun terakhir ini.
Menanggapi laporan ini, mantan ajudan terdekat Johnson, Dominic Cummings, memperingatkan di blognya bahwa "keburukan lainnya akan terbongkar sampai dia (Johnson) mundur".
Pemimpin oposisi Partai Buruh, Keir Starmer, juga turut memberikan komentar senada. Ia mengatakan kepada Sky News bahwa Johnson merupakan "gangguan nasional".
"Demi kepentingan nasional, dia harus pergi," tegas Starmer, seperti dikutip dari AFP, Selasa (25/1).
Berita ini muncul ketika kepemimpinan Johnson terus berada di ujung tanduk karena sederet pelanggaran protokol Covid-19 lainnya yang terungkap belakangan ini.
Sejumlah masalah mulai dari masalah internal anggota parlemen hingga dugaan hadiri pesta selama masa lockdown menimpa pemerintahannya.
Saat ini, Johnson juga terancam menghadapi mosi tidak percaya jika setidaknya 54 anggota parlemen dari Partai Konservatif yang berkuasa mengajukan langkah itu.
(blq/rds)