Profil Wakil Menteri Perempuan Pertama di Saudi, Leila Al Kassem

Menteri Urusan Islam, Bimbingan dan Dakwah Arab Saudi, Abdullatif Al-Asheikh, menunjuk Leila binti Hamad Al Kassem sebagai perempuan pertama yang menjadi wakilnya pada Minggu (30/1). Sebelum jadi wakil menteri, ia pernah bekerja di Kementerian Pendidikan Saudi.

Sebelumnya, Al Kassem bekerja di Kementerian Pendidikan. Ia juga menjadi dosen tamu di Sekolah Tinggi Pengabdian Masyarakat, demikian menurut laporan Middle East 24.

Lihat Juga : Cemas Ancaman Invasi Rusia, Kanada Pindahkan Basis Militer di Ukraina

Selama berkarier, perempuan itu fokus dalam tata kelola pendidikan dan sektor publik dan ahli dalam perencanaan strategis, sistem kepegawaian, serta sumber daya manusia.

Kini, Al-Kassem menempati posisi strategis di pemerintahan Arab Saudi. Ia ditugaskan untuk membentuk perencanaan dan transformasi digital kementerian.

Al-Kassem akan mendapat tugas untuk mengembangkan pekerjaan administrasi kementerian, meningkatkan layanan kepada penerima manfaat, dan mempromosikan transparansi lembaga.

Lihat Juga : Pemerintah Thailand Dukung Konsumsi Daging Buaya Gantikan Babi

Keputusan tersebut merupakan bagian upaya Kementerian urusan Islam dalam mempromosikan kepemimpinan perempuan di lembaga pemerintah, sesuai rencana Visi Saudi 2030.

Penunjukan Al-Kassem juga disebut-sebut sebagai tonggak sejarah pemberdayaan perempuan di negara kaya minyak tersebut.

Al-Asheikh percaya peran perempuan di sektor pemerintahan sangat penting dalam mengembangkan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Saudi disebut menjadi salah satu negara konservatif, sebab menerapkan banyak membatasi ruang gerak perempuan. Namun, sejak Kerajaan dipimpin Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS) ada banyak gebrakan baru terutama berkaitan dengan hak-hak perempuan.

Di antaranya, perempuan boleh mengemudi sendiri, boleh bepergian tanpa wali, boleh mendaftar militer, dan boleh tinggal tanpa wali.

Lihat Juga : Peneliti China Temukan Neocov, Virus Baru Bukan Varian Covid-19

Selain itu, di pemerintahan MbS juga lebih 'ramah' terhadap budaya asing untuk memperluas sektor ekonomi. Mereka sudah mengizinkan konser, bioskop dan festival beroperasi di negara itu.

Meski demikian, para kelompok HAM menilai tindakan MbS sebagai cara untuk menutupi pelanggaran hak asasi manusia yang sudah dilakukan, terutama pada jurnalis Jamal Khashoggi.