Setahun Kudeta Myanmar, RI Desak Junta Patuhi 5 Konsensus ASEAN

Kementerian Luar Negeri Indonesia kembali mendesak junta Myanmar untuk mematuhi lima konsensus yang telah disepakati negara anggota ASEAN, mengingat satu tahun kudeta di negara itu.

"Indonesia mendesak agar militer Myanmar dapat segera menindaklanjuti 5 Point of Consensus dan segera memberikan akses kepada Utusan Khusus ASEAN untuk dapat memulai kerjanya sesuai mandat para pemimpin ASEAN," demikian pernyataan tertulis Kemlu RI, Selasa (1/2).

Lima konsensus itu diantaranya kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai, ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar.

Sebagai keluarga, lanjut pernyataan itu, ASEAN telah mengulurkan bantuan, melalui lima konsensus tersebut. Selain itu, Jakarta juga menghargai dukungan dunia internasional terhadap lima poin konsensus ASEAN tersebut.

Lihat Juga : Setahun Kudeta Myanmar, Rebutan Kekuasaan hingga Perang Sipil

Namun, Indonesia juga menyayangkan hingga kini belum ada kemajuan yang berarti soal konsensus yang disepakati di Jakarta, April lalu.

"Sangat disayangkan, sampai saat ini tidak terdapat kemajuan signifikan terhadap pelaksanaan 5 poin konsensus," bunyi pernyataan itu.

Kemlu juga menegaskan pemerintah Indonesia akan terus memberikan bantuan dan perhatian pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar.

Myanmar sedang berada dalam kekacauan usai militer melancarkan kudeta pada 1 Februari 2021. Mereka menangkap para petinggi negara termasuk presiden dan penasihat pemerintah sekaligus Ketua Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi.

Lihat Juga : Deklarasi Majelis Rakyat Global akan Dorong Perdamaian di Natuna

Tak lama setelah kudeta muncul perlawanan gerakan pembangkangan sipil. Semakin hari perlawanan makin masif hingga milisi rakyat pun turut bergabung melawan junta.

Selain menangkap para petinggi negara, militer Myanmar juga menangkap siapa saja yang menentang kekuasaannya, bahkan tak segan membunuh mereka.

Tindakan itu memicu sorotan internasional, termasuk ASEAN. Blok Asia Tenggara ini kemudian menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) guna membahas kondisi di Myanmar dan memulihkan demokrasi di negara itu.

Sejumlah negara Barat juga menjatuhkan sanksi kepada para pejabat militer atas tindakan mereka. Namun, juntak bak tak bergeming. Kekuatan berlebihan kerap dilakukan melawan rakyat.

Hingga kini, menurut catatan Lembaga Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebanyak 11.838 ditangkap, dan 1.503 tewas di tangan militer.