Taliban Klaim Nyaris Dapat Pengakuan Internasional usai Diplomasi

Menteri Luar Negeri rezim Taliban di Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, mengklaim bahwa pemerintahan interim mereka nyaris mendapatkan pengakuan internasional usai "gerilya" diplomasi belakangan ini.

"Dalam proses mendapatkan pengakuan, kami sudah semakin dekat ke tujuan itu," ujar Muttaqi, seperti dikutip AFP, Kamis (3/2).

Ia kemudian berkata, "Ini merupakan hak kami, hak rakyat Afghanistan. Kami akan terus melanjutkan perjuangan politik ini sampai kami mendapatkan hak kami."

Muttaqi mengutarakan klaim ini dalam wawancara perdana sepulangnya dia dari rangkaian pertemuan dengan sejumlah pejabat negara Barat di Oslo, Norwegia.

Norwegia sendiri menegaskan bahwa kehadiran Taliban bukan berarti negaranya mengakui pemerintahan kelompok yang merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021 tersebut.

Sama seperti Norwegia, dua negara yang sudah pernah dikunjungi Taliban sebelumnya, Iran dan Pakistan, juga menyatakan bahwa mereka tak mengakui pemerintahan kelompok itu.

Hingga kepulangannya dari Norwegia, Muttaqi pun mengakui memang belum ada negara yang mengakui pemerintahannya. Namun menurutnya, Taliban perlahan mendapatkan penerimaan internasional.

"Komunitas internasional ingin berinteraksi dengan kami. Itu pencapaian baik bagi kami," tuturnya.

Sebagaimana dilansir AFP, pengakuan internasional sangat penting bagi Taliban, terutama karena Afghanistan selama ini bergantung pada bantuan asing.

Selain itu, sekitar US$10 miliar aset Afghanistan di luar negeri juga dibekukan sejak Taliban berkuasa. Akibatnya, krisis yang menjerat Afghanistan kian parah.

Negara-negara dunia menekankan, mereka akan mengakui pemerintahan interim Afghanistan dengan syarat, yaitu Taliban membuktikan tak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia.

Saat mengambil alih kekuasaan, Taliban memang berjanji untuk membentuk pemerintahan yang eksklusif dan moderat. Meski demikian, kenyataan di lapangan tak sesuai dengan janji yang diumbar Taliban.

Contohnya, Taliban tak memasukkan perempuan ke dalam jajaran pemerintahan. Karyawan-karyawan yang bekerja untuk pemerintahan sebelumnya juga dipecat, bahkan dibunuh.

Kendati demikian, Muttaqi mengklaim bahwa Taliban tak pernah memecat karyawan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, sekitar 500 ribu staf rezim sebelumnya masih mendapatkan gaji.

Muttaqi menegaskan bahwa upaya Taliban untuk menjunjung HAM itu dilakukan karena kelompoknya memang ingin melakukannya, bukan akibat tekanan internasional.

"Apa yang kami lakukan di negara kami bukan karena kami harus memenuhi syarat atau karena tekanan seseorang. Kami melakukannya berdasarkan rencana dan kebijakan kami," ucapnya.