Parlemen Rusia Setuju Kirim Militer ke Ukraina, Bisa Bangun Pangkalan

Parlemen Rusia menyetujui keputusan Presiden Vladimir Putin mengerahkan militer ke Luhansk dan Donetsk, wilayah di Ukraina timur yang dikuasai separatis. Rusia mengklaim bisa bangun pangkalan militer di sana.

"Dengan menyetujui penggunaan angkatan bersenjata di luar negeri, kami menganggap mereka akan menjadi pasukan penjaga perdamaian," kata ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentina Matvienko, seperti dikutip Reuters.

Ia lalu berujar, "Pasukan ini dirancang untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di republik (Donetsk dan Luhansk)."

Selain itu, Kremlin juga mengumumkan bahwa Putin telah meratifikasi perjanjian persahabatan dengan Donetsk dan Luhansk.

Dengan perjanjian itu, Rusia dimungkinkan membangun pangkalan militer di Luhansk dan Donetsk. Mereka juga bisa mengerahkan pasukan, menyetujui kerja sama pertahanan, dan memperkuat hubungan ekonomi.

Keputusan ini memperdalam jurang konflik Rusia dengan Ukraina, juga Amerika Serikat dan NATO. Konflik ini memanas sejak akhir tahun lalu.

Saat itu, Rusia mengerahkan lebih dari 100 ribu tentara ke perbatasan Ukraina. AS menuding Rusia bisa melakukan invasi kapan saja dengan dalih operasi bendera palsu.

Intinya, operasi ini biasanya terjadi ketika satu pihak membuat serangan palsu yang seolah-olah dilakukan kubu lain. Ketika situasi panas, mereka memiliki dalih untuk menyerang pihak lawan.

Konflik memanas ketika kelompok separatis pro-Rusia di Luhansk dan Donetsk mengklaim diserang pasukan Ukraina. Kiev membantah tuduhan ini, tapi kedua pasukan kemudian terlibat baku tembak.

Saat situasi makin panas, Presiden Vladimir Putin mengumumkan pengakuan kemerdekaan Luhansk dan Donetsk. Ia kemudian mengerahkan pasukan ke wilayah di timur Ukraina tersebut.

Negara lain menganggap pengerahan militer ini merupakan bentuk invasi, mengingat Luhansk dan Donestk secara resmi masih menjadi bagian kedaulatan Ukraina.

Peta Luhansk dan Donetsk. (CNNIndonesia/Astari Kusumawardhani)