Rusia Belum Hentikan Serangan ke Ukraina, PBB Gelar Pertemuan Darurat

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dijadwalkan menggelar pertemuan darurat untuk membahas invasi Rusia ke Ukraina. Dua badan utama PBB akan mengadakan pertemuan terpisah pada Senin (28/2).

Kedua badan tersebut adalah Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara serta Dewan Keamanan yang terdiri dari 15 negara. Dewan Keamanan memberi lampu hijau bagi Majelis Umum untuk mengadakan pertemuan darurat.

Duta Besar AS untuk Linda Thomas-Greenfield mengatakan pertemuan ini akan memberikan kesempatan bagi semua anggota PBB untuk berbicara tentang perang dan memberikan suara untuk menghentikan invasi Rusia ke Ukraina.

Lihat Juga : 370 Ribu Orang Mengungsi dari Ukraina Sejak Invasi Rusia

Salah satunya yang dibahas yaitu meminta pertanggungjawaban Rusia atas tindakan Rusia yang tidak dapat "menahan" diri. Rusia pun diminta untuk mematuhi Piagam PBB.

Sementara itu, Duta Besar Prancis Nicolas De Riviere mengumumkan pertemuan Dewan Keamanan akan membahas dampak kemanusiaan dari invasi Rusia. Pertemuan yang diupayakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron ini dilakukan memastikan pengiriman bantuan ke Ukraina.

Kedua pertemuan darurat PBB tersebut dilakukan setelah Rusia menolak draft resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam invasi Moskow di Ukraina, Jumat (25/2). Draft ini dapat memberikan PBB kesempatan untuk mengutuk serangan Rusia di Ukraina.

Lihat Juga : Presiden Ukraina Ungkap Rusia Mendekati Genosida, Bunuh Anak-anak

Dalam pemungutan suara yang dilakukan dewan tersebut, China, Uni Emirat Arab dan India abstain. Sementara itu, sebelas anggota dewan PBB menyetujui draft yang dibuat oleh Amerika Serikat tersebut.

"Rusia, Anda bisa memveto resolusi ini, tapi Anda tak bisa memveto suara kami, Anda tidak bisa memveto kebenaran, Anda tidak bisa memveto prinsip kami, Anda tidak bisa memveto warga Ukraina," ujar Linda Thomas-Greenfield.

"Kami bersatu mendukung Ukraina dan warga, meskipun ada satu anggota tetap Dewan Keamanan yang sembrono dan tidak bertanggung jawab, menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyerang tetangganya dan menumbangkan PBB dan sistem internasional kita," lanjutnya.