Presiden Ukraina Tuduh Rusia Langgar Kesepakatan Evakuasi Warga

Wakil Perdana Menteri Ukraina, Iryna Vereshchuk, mengatakan tidak ada satu warga sipil pun yang bisa dievakuasi dari kota Mariupol akibat gempuran militer Rusia, Kamis (10/3).

Kegagalan ini menuai amarah dari Presiden Volodymyr Zelensky, yang menilai Rusia melanggar kesepakatan gencatan senjata di wilayah-wilayah jalur evakuasi.

Lihat Juga : China Dukung Tuduhan Rusia: AS Kembangkan Senjata Biologis di Ukraina

Kegagalan ini terjadi karena pasukan Rusia disebut masih terus melakukan penyerangan dan tak menghargai kesepakatan evakuasi.

"Ini benar-benar teror, dari teroris berpengalaman," kata Zelensky merujuk pada Rusia seperti dikutip dari Reuters.

"Dunia harus mengetahui hal ini. Saya harus mengatakan, kita semua berhadapan dengan sebuah negara teroris," lanjutnya.

Selain itu, Zelensky menuturkan upaya untuk memberikan bantuan pangan, air, dan obat-obatan gagal karena tank Rusia menyerang satu koridor kemanusiaan yang berada di kota itu.

Meski demikian, Zelensky mengklaim pihak berwenang Ukraina berhasil mengevakuasi hampir 40 ribu orang pada Kamis (10/3) di lima kota lainnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bakal mengumumkan gencatan senjata pada Jumat (11/3). Badan tersebut juga akan membuat koridor kemanusiaan dari Mariupol, Kyiv, Sumy, Kharkiv, dan Chernihiv.

Lihat Juga : ANALISIS Mengapa Banyak Warga Indonesia Dukung Putin Invasi Ukraina?

Kota Mariupol sendiri telah dikepung oleh Rusia lebih dari sepekan. Pihak berwenang Ukraina mengklaim ada 1.207 warga di kota itu yang meninggal dunia akibat pengepungan yang dilakukan Moskow.

"[Serangan Rusia] menyebabkan 1.207 warga Mariupol yang damai kini tewas," demikian pernyataan pihak berwenang kota tersebut, seperti dikutip AFP.

Warga Mariupol harus berkutat dengan penembakan terus-menerus, pun tak memiliki air, lampu, dan komunikasi.

Baru-baru ini, Rusia diklaim menyerang rumah sakit di kota tersebut, membuat 17 staf terluka. Upaya evakuasi di Mariupol juga terus gagal, membuat masyarakat terancam mengalami krisis kemanusiaan.