Laporan HAM AS Soroti RI dan Sindiran Tajam Kemlu ke Paman Sam

Amerika Serikat menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh Pemerintah Indonesia dalam rilis Laporan HAM oleh Kedutaan dan Konsulat AS di Jakarta yang dimuat di situs resmi Kedubes AS sejak Jumat (15/4).

Kementerian Luar Negeri Indonesia pun angkat suara dengan balik melontarkan sindiran tajam terhadap AS.

Sejumlah dugaan pelanggaran HAM dalam laporan dari kelakuan komisi dewan pengawas Komisi Pemberanatsan Korupsi (KPK) atas Lili Pintauli dan tes wawasan kebangsaan (TWK) hingga pemanggilan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI yang mencap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai The King of Lip Service alias raja pembual pada Juni 2021.

Rentetan laporan dugaan pelanggaran HAM itu pun menyoroti sejumlah kasus di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir periode pemerintahan Jokowi.

Menurut laporan tersebut terkait masalah KPK, sejumlah LSM menilai korupsi adalah salah satu penyebab pelanggaran hak asasi manusia, dengan kepentingan uang menggunakan pejabat pemerintah yang korup untuk melecehkan dan mengintimidasi aktivis dan kelompok yang menghambat bisnis mereka.

Dalam hal ini, pelanggaran HAM di sektor korupsi dimulai pada 5 Mei 2021.

Laporan HAM AS juga menyorot tajam soal 75 orang pegawai KPK yang gagal dalam TWK. Sebanyak 57 orang didepak dari KPK pada 30 September 2021.

AS juga memantau sejumlah temuan kekerasan yang diterima sejumlah jurnalis di Indonesia oleh berbagai pihak, dari pejabat hingga warga sipil.

Dalam sebuah laporan tentang praktik Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2021, AS mencatat aduan kekerasan jurnalis yang terjadi selama periode Januari hingga Agustus 2021.

"Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melaporkan 24 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang meliputi doxing, penyerangan fisik, dan intimidasi dan ancaman verbal yang dilakukan oleh berbagai aktor, termasuk pejabat pemerintah, polisi dan aparat keamanan, anggota massa organisasi, dan masyarakat umum," tulis laporan HAM AS yang dikutip dari situs Kedubes AS di Indonesia, Jumat (15/4).

Masih banyak lagi sejumlah kasus di Indonesia yang jadi sorotan dalam Laporan HAM AS di situs Kedubes AS.

Sementara itu, Kemlu menanggapi Laporan HAM AS tersebut dengan balik melancarkan sindiran tajam terhadap Paman Sam.

"Apakah tidak ada kasus HAM di AS? Serius?" kata Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, kepada CNNIndonesia.com pada Sabtu (16/4) saat dimintai tanggapan soal laporan HAM tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD, turut merespons laporan tersebut. Ia tampak tak ambil pusing dan mengatakan pelanggaran HAM AS lebih banyak ketimbang RI.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD, turut merespons laporan tersebut. Ia tampak tak ambil pusing dan mengatakan pelanggaran HAM AS lebih banyak ketimbang RI.

"Kalau soal keluhan dari masyarakat kita punya catatan AS justeru lebih banyak dilaporkan Special Procedures Mandate Holders (SPMH). Pada sekitar kurun waktu 2018-2021 misalnya, Indonesia dilaporkan melanggar HAM 19 kali oleh beberapa elemen masyarakat sedangkan AS pada kurun waktu yang sama dilaporkan sebanyak 76 kali," kata dia.

Dia menuturkan laporan itu berguna sebagai bentuk penguatan peran masyarakat sipil.