Rusia menyindir konflik berdarah di Palestina lantaran Israel mulai ikut campur agresi Kremlin ke Ukraina.
Ada pula berita lainnya mengenai kabar soal aksi Rusia menutup semua akses masuk dan ke luar Mariupol, wilayah tenggara Ukraina.
Berikut sejumlah berita akhir pekan lalu yang dirangkum dalam Kilas Internasional pagi ini:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rusia menuding operasi militer Israel di Ukraina sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dunia atas konflik rezim yang terjadi dengan Palestina.
Tuduhan itu dilontarkan kepada Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid usai menuduh Rusia telah melakukan kejahatan perang di Ukraina.
Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (15/4), Kementerian Luar Negeri Rusia menuduh Lapid melakukan serangan anti-Rusia setelah Israel mendukung penangguhan negara tersebut dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) pekan lalu.
Pernyataan itu sekaligus mengkritik rezim Tel Aviv atas kependudukan ilegal dan aneksasi merayap di wilayah Palestina.
"Ada upaya untuk mengambil keuntungan dari situasi di sekitar Ukraina untuk mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari salah satu konflik terpanjang yang belum terselesaikan antara Palestina-Israel," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dikutip dari Press TV.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Minggu (17/4) akan 'mengeliminasi' tentara perlawanan yang masih bertarung di Mariupol. Hal ini diutarakan setelah dikonfirmasi ultimatum Rusia telah diabaikan.
Dalam pernyataannya diungkap tentara Ukraina terkepung di pabrik baja dan sudah diminta 'sukarela menurunkan senjata dan menyerah agar menyelamatkan nyawa mereka'.
Amerika Serikat menyoroti sikap pemerintah Indonesia yang melarang keberadaan Front Pembela Islam (FPI) di dalam negeri pada Desember 2020.
Sorotan ini tertuang dalam Laporan HAM Indonesia 2021 yang diunggah di situs resmi Kedutaan Besar AS di Indonesia.
"Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan keputusan bersama menteri yang menyatakan Front Pembela Islam, organisasi Islam garis keras, 'tidak terdaftar', dan melarang organisasi, simbol, dan aktivitasnya," bunyi laporan tersebut, seperti dikutip pada Sabtu (16/4).
Penasihat untuk Wali Kota Mariupol, Petro Andriushchenko, mengatakan pasukan Rusia sudah mengumumkan akan menutup akses masuk dan keluar kota pada Minggu (17/4). Orang-orang yang masih ada di kota di timur Ukraina ini akan 'disaring'.
Andriushchenko mengatakan dalam saluran Telegram pada Minggu bahwa Rusia sudah memulai menerapkan sistem perizinan untuk pergerakan warga.
Dia juga mengunggah foto yang menunjukkan antrean penduduk yang ingin mendapatkan izin tersebut.