China Panggil Dubes AS soal Pelosi: Kalian Akan Tanggung Akibatnya

China memanggil Duta Besar Amerika Serikat di Beijing, Nicholas Burns, untuk menyampaikan "protes keras" atas kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Nancy Pelosi ke Taiwan pada Selasa (2/8).

"Tindakan itu sangat buruk dan konsekuensinya sangat serius. China tidak akan tinggal diam," ujar Wakil Menteri Luar Negeri China, Xie Feng, setelah bertemu Burns, sebagaimana dilansir AFP.

Ia kemudian menyatakan bahwa AS "akan menanggung akibat dari kesalahannya sendiri."

Xie pun mendesak AS agar segera memperbaiki kesalahan ini dan mengambil langkah yang tepat untuk mencegah dampak buruk dari kunjungan Pelosi.

China memang sudah berulang kali mewanti-wanti AS saat kabar mengenai kemungkinan kunjungan Pelosi terendus media.

Sejumlah pejabat AS juga dilaporkan sudah berupaya mencegah Pelosi agar membatalkan kunjungan ke Taiwan karena khawatir akan efek domino dari lawatan itu.

Di tengah peningkatan ketegangan ini, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, kembali mengingatkan China bahwa Pelosi merupakan anggota parlemen.

Ia menegaskan bahwa parlemen merupakan bagian legislatif dari struktur negara AS, terpisah dari pemerintah yang memegang peran eksekutif.

Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa Pelosi berhak mengunjungi Taiwan.

"Tak ada alasan bagi China untuk mengubah kemungkinan kunjungan dengan AS yang tetap mempertahankan kebijakannya, menjadi krisis," katanya.

Selama ini, China menganggap Taiwan sebagai bagian dari negaranya yang belakangan membangkan dan terus menyerukan kemerdekaan. Mereka pun selalu memperingatkan negara yang berhubungan dengan Taiwan.

AS sendiri memang mengakui Taiwan sebagai bagian dari China di bawah prinsip "Satu China" yang terus digaungkan Negeri Tirai Bambu.

Dulu, AS pun tak pernah secara terang-terangan membela Taiwan. Namun, AS mulai terbuka memasang badan untuk Taiwan pada 2018, ketika mereka meneken Undang-Undang Relasi Taiwan (TRA).

Berdasarkan TRA, AS dapat menjalin hubungan dengan "rakyat Taiwan" dan pemerintahnya, tanpa menjelaskan secara spesifik pemerintahan yang dimaksud.