China dan Taiwan terus bertikai gegara ambisi Taipei menjadi negara merdeka. Bagaimana riwayat Taiwan sampai tidak dianggap sebagai sebuah negara berdaulat? (Foto: Getty Images/Annabelle Chih)
Jakarta, CNN Indonesia --
Taiwan terus menjadi sorotan usai kembali bersitegang dengan China imbas kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ke Taipei pada 2 Agustus lalu.
China selama ini menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsinya yang membangkang lantaran ngotot ingin merdeka menjadi negara berdaulat.
Karena itu, China menganggap setiap lawatan pejabat asing ke Taipei merupakan bentuk dukungan negara tersebut terhadap ambisi Taiwan ingin merdeka.
Beijing pun kerap marah dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan China namun di saat bersamaan, menjalin kemesraan dengan Taiwan. China tak segan-segan memutus hubungan dengan negara yang berani mengakui Taiwan sebagai negara merdeka.
Perselisihan antara China dan Taiwan terjadi sejak perang sipil terjadi yang puncaknya terjadi pada Revolusi Komunis China pada 1945-1949.
Saat itu, China mengambil alih lagi daratan setelah Jepang, yang sedang menjajah Negeri Tirai Bambu, kalah dalam Perang Dunia II lagi pada tahun 1945.
Namun, tak lama dari kemenangan China atas Jepang, perang saudara meletus antara pasukan pemerintah nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-shekdari Partai Kuomintang (KMT) dan Partai Komunis Mao Zedong.
Partai Komunis akhirnya menang pada 1949 dan mengambil kendali atas daratan China. Partai Komunis pun mengubah nama resmi China dari semula Republik China menjadi Republik Rakyat China (RRC).
Sementara itu,Chiang Kai-shek dan partainya melarikan diri ke Pulau Taiwan, di mana mereka akhirnya menguasai pulau itu dan menyatakan sebagai negara berdaulat yang terpisah dengan China Komunis sampai saat ini.
KMT pun memberi nama resmi Taiwan sebagai Republik China agar membedakan mereka dengan RRC.
Sejak itu, Taiwan membentuk sistem pemerintahan sendiri dengan kepala negara seorang presiden dan memiliki angkatan bersenjata atau militer sendiri. Berbeda dengan China, Taiwan sampai saat memiliki pemerintahan yang demokratis.
Selepas merdeka dari Jepang dan sebelum Partai Komunis China menang perang saudara, dunia internasional mengakui Republik China yang dipimpin KMT sebagai pemerintahan resmi daratan China.
Republik China bahkan menjadi salah satu pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan salah satu dari lima anggota permanen Dewan Keamanan PBB. Namun, keanggotaan Republik China di PBB hanya berlangsung selama 1945-1971.
Sekitar 1960-an, RRC mulai menarik simpati negara-negara yang baru terbentuk dan masuk PBB. Sejak itu, status pemerintah resmi Republik China pun semakin dipertanyakan di PBB. RRC pun berulang kali mengajukan keanggotaannya di PBB sebagai pemerintah resmi daratan China.
Hingga pada 1971, di pemungutan suara ke-21 kali, keanggotaan RRC di PBB akhirnya diterima dengan 76 suara yang mendukung, 35 suara yang menentang, dan 17 suara abstain. Hasil ini dituangkan dalam resolusi 2758 Majelis Umum PBB pada 1971.
Dalam resolusi tersebut, Majelis Umum PBB "mengakui bahwa perwakilan pemerintah Republik Rakyat China (RRC) pimpinan Mao Zedong merupakan satu-satunya perwakilan resmi China di PBB," dikutip dari situs resmi pemerintah China.
Sejak itu, keanggotaan Republik China yang dipimpin Chiang Kai-shekdaripun tersingkir dari PBB
Pernyataan PBB tersebut merupakan salah satu alasan mengapa akhirnya Republik China yang kini disebut Taiwan kemudian tak dikategorikan sebagai negara.
Berlanjut ke halaman berikutnya >>>
Profesor Sejarah dari Universitas Santo Joseph, James Carter, dalam tulisannya diThe China Project, mengungkapkan alasan PBB mengakui RRC adalah karena memenangkan pemilihan atas resolusi tersebut.
Delegasi Taiwan untuk PBB kala itu, Liu Chieh, seakan tahu kemenangan RRC bakal terjadi. Ia lalu berdiri di podium dan menegaskan bahwa pemerintahannya tak akan lagi berpartisipasi dalam PBB.
Liu kemudian memimpin rombongan delegasi Taiwan lainnya keluar dari ruangan.
Peristiwa kekalahan Taiwan di dalam PBB ini bahkan disebut-sebut sebagai "kekalahan terbesar Amerika Serikat dalam sejarah PBB."
Sebelum resolusi itu dibuat, AS merupakan salah satu pendukung Republik China atau kini Taiwan. Namun, pada 1971, banyak negara Barat, termasuk sekutu AS, yang mendukung RRC.
Ini menjadi salah satu alasan mengapa RRC kemudian dapat memenangkan kursi atas China di PBB.
AS pun pada akhirnya mengubah sikap dengan memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan sebagai ganti menjalin relasi resmi dengan China di bawah Partai Komunis.
Meski begitu, AS tetap memiliki komitmen hubungan "spesial" dengan Taiwan di bawah Taiwan Relation Act.
Jakarta, CNN Indonesia --
Taiwan terus menjadi sorotan usai kembali bersitegang dengan China imbas kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ke Taipei pada 2 Agustus lalu.
China selama ini menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsinya yang membangkang lantaran ngotot ingin merdeka menjadi negara berdaulat.
Karena itu, China menganggap setiap lawatan pejabat asing ke Taipei merupakan bentuk dukungan negara tersebut terhadap ambisi Taiwan ingin merdeka.
Beijing pun kerap marah dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan China namun di saat bersamaan, menjalin kemesraan dengan Taiwan. China tak segan-segan memutus hubungan dengan negara yang berani mengakui Taiwan sebagai negara merdeka.
Perselisihan antara China dan Taiwan terjadi sejak perang sipil terjadi yang puncaknya terjadi pada Revolusi Komunis China pada 1945-1949.
Saat itu, China mengambil alih lagi daratan setelah Jepang, yang sedang menjajah Negeri Tirai Bambu, kalah dalam Perang Dunia II lagi pada tahun 1945.
Namun, tak lama dari kemenangan China atas Jepang, perang saudara meletus antara pasukan pemerintah nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-shekdari Partai Kuomintang (KMT) dan Partai Komunis Mao Zedong.
Partai Komunis akhirnya menang pada 1949 dan mengambil kendali atas daratan China. Partai Komunis pun mengubah nama resmi China dari semula Republik China menjadi Republik Rakyat China (RRC).
Sementara itu,Chiang Kai-shek dan partainya melarikan diri ke Pulau Taiwan, di mana mereka akhirnya menguasai pulau itu dan menyatakan sebagai negara berdaulat yang terpisah dengan China Komunis sampai saat ini.
KMT pun memberi nama resmi Taiwan sebagai Republik China agar membedakan mereka dengan RRC.
Sejak itu, Taiwan membentuk sistem pemerintahan sendiri dengan kepala negara seorang presiden dan memiliki angkatan bersenjata atau militer sendiri. Berbeda dengan China, Taiwan sampai saat memiliki pemerintahan yang demokratis.
Selepas merdeka dari Jepang dan sebelum Partai Komunis China menang perang saudara, dunia internasional mengakui Republik China yang dipimpin KMT sebagai pemerintahan resmi daratan China.
Republik China bahkan menjadi salah satu pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan salah satu dari lima anggota permanen Dewan Keamanan PBB. Namun, keanggotaan Republik China di PBB hanya berlangsung selama 1945-1971.
Sekitar 1960-an, RRC mulai menarik simpati negara-negara yang baru terbentuk dan masuk PBB. Sejak itu, status pemerintah resmi Republik China pun semakin dipertanyakan di PBB. RRC pun berulang kali mengajukan keanggotaannya di PBB sebagai pemerintah resmi daratan China.
Hingga pada 1971, di pemungutan suara ke-21 kali, keanggotaan RRC di PBB akhirnya diterima dengan 76 suara yang mendukung, 35 suara yang menentang, dan 17 suara abstain. Hasil ini dituangkan dalam resolusi 2758 Majelis Umum PBB pada 1971.
Dalam resolusi tersebut, Majelis Umum PBB "mengakui bahwa perwakilan pemerintah Republik Rakyat China (RRC) pimpinan Mao Zedong merupakan satu-satunya perwakilan resmi China di PBB," dikutip dari situs resmi pemerintah China.
Sejak itu, keanggotaan Republik China yang dipimpin Chiang Kai-shekdaripun tersingkir dari PBB
Pernyataan PBB tersebut merupakan salah satu alasan mengapa akhirnya Republik China yang kini disebut Taiwan kemudian tak dikategorikan sebagai negara.
Berlanjut ke halaman berikutnya >>>
Mengapa Taiwan Tak Dianggap sebagai Suatu Negara?
Presiden Taiwan Tsai Ing Wen. (Foto: AP/Chiang Ying-ying)
Profesor Sejarah dari Universitas Santo Joseph, James Carter, dalam tulisannya diThe China Project, mengungkapkan alasan PBB mengakui RRC adalah karena memenangkan pemilihan atas resolusi tersebut.
Delegasi Taiwan untuk PBB kala itu, Liu Chieh, seakan tahu kemenangan RRC bakal terjadi. Ia lalu berdiri di podium dan menegaskan bahwa pemerintahannya tak akan lagi berpartisipasi dalam PBB.
Liu kemudian memimpin rombongan delegasi Taiwan lainnya keluar dari ruangan.
Peristiwa kekalahan Taiwan di dalam PBB ini bahkan disebut-sebut sebagai "kekalahan terbesar Amerika Serikat dalam sejarah PBB."
Sebelum resolusi itu dibuat, AS merupakan salah satu pendukung Republik China atau kini Taiwan. Namun, pada 1971, banyak negara Barat, termasuk sekutu AS, yang mendukung RRC.
Ini menjadi salah satu alasan mengapa RRC kemudian dapat memenangkan kursi atas China di PBB.
AS pun pada akhirnya mengubah sikap dengan memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan sebagai ganti menjalin relasi resmi dengan China di bawah Partai Komunis.
Meski begitu, AS tetap memiliki komitmen hubungan "spesial" dengan Taiwan di bawah Taiwan Relation Act.