Taiwan terus bersitegang dengan China lantaran ambisinya ingin memerdekakan diri dari Negeri Tirai Bambu.
Relasi Taiwan-China pun terus memanas usai kunjungan sejumlah pejabat Amerika Serikat selama Agustus lalu.
Lihat Juga : |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 2 Agustus lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, Nancy Pelosi, melawat ke Taiwan, dan membuat China geram.
China merespons kunjungan itu dengan latihan militer di sekitar Taiwan dan tampak mengepung pulau itu. Di hari pertama latihan, China menembakkan 11 rudal Dongfeng ke dekat perairan Taiwan.
Belum reda amarah China, AS menyulut lagi dengan kabar kunjungan Kongres pada 14 Agustus.
Di hari itu, China mengumumkan latihan militer baru dan mengerahkan belasan jet tempur ke garis median Taiwan, pembatas yang memisahkan China-Taiwan.
Sepekan kemudian tepatnya pada 21 Agustus, Gubernur Indiana, Amerika Serikat, Eric Holcomb, turut melawat ke tersebut.
Dalam kunjungan itu, Holcomb bertemu dengan pejabat pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, dan secara terpisah bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing Wen.
Saat Tsai bertemu Holcomb, ia mengatakan Taiwan merupakan sekutu kunci di bidang keamanan dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.
Sekitar sepuluh hari setelah kunjungan itu pada 30 Agustus, Gubernur Arizona, Doug Ducey, mengunjungi Taiwan untuk memperkuat hubungan.
Taiwan tak hanya menjalin kerja sama dengan AS, namun puluhan negara lain. Selain itu, ada pula belasan negara yang mengakui kedaulatan wilayah ini, salah satunya Haiti.
Terlepas dari pengakuan itu, apakah Taiwan diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)?
PBB pada 1945-1971 mengakui Republik China atau nama resmi Taiwan sebagai salah satu anggotanya. Republik China bahkan menjadi pendiri PBB dan satu dari lima anggota permanen Dewan Keamanan organisasi itu.
Namun, kemenangan partai Komunis pimpinan Mao Zedong dalam perang saudara di China selepas bebas dari penjajahan Jepang pada Perang Dunia II mengubah situasi. Sejak itu, status Republik China di PBB dipertanyakan.
Hingga akhirnya pada 1971, Resolusi 2758 Majelis Umum PBB memutuskan RRC sebagai perwakilan resmi daratan China di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga akhirnya mendepak Republik China dari keanggotaan.
Hingga hari ini, PBB hanya mengakui RRC sebagai negara meski Taiwan berulang kali mengajukan lagi keanggotaannya dalam organisasi itu.
"PBB adalah organisasi internasional yang terdiri dari berbagai negara daulat. Taiwan sebagai provinsi China tak memiliki kualifikasi sama sekali dan tak punya hak untuk berpartisipasi di dalamnya," demikian bunyi pernyataan pemerintah China di situs resmi.
Menurut China, dengan resoulsi PBB itu, upaya Taiwan ingin merdeka dan ingin pengakuan internasional tidak memiliki dasar hukum jelas.
Sementara itu, untuk bisa mendapat pengakuan dari PBB, suatu negara harus terlebih dahulu menjadi anggota.
Namun, langkah Taipei menjadi anggota PBB terhalang China. China merupakan salah satu Dewan Keamanan PBB.
Menurut Center Foreign Relation, China menolak partisipasi Taiwan sebagai anggota di badan-badan PBB dan organisasi internasional lain yang membatasi keanggotaan hanya pada status negara.
Di sisi lain, AS dan sejumlah negara Barat lain mendorong partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional semacam itu.
Menilik sejarah, sebetulnya Taiwan pernah menjadi anggota PBB dengan nama resmi Republik China (Roc) pada 1949 hingga 1971.
Kemudian pada Oktober 1971, PBB mendepak Taiwan sebagaimana dalam Resolusi 2758.
"[Majelis umum PBB] mengakui perwakilan pemerintah Republik Rakyat China adalah satu-satunya yang sah menjadi perwakilan China di PBB," demikian bunyi resolusi dikutip berbagai sumber.
Resolusi itu kemudian berlanjut," [Majelis Umum PBB) mengeluarkan perwakilan Chiang Kai-Shek dari tempat yang mereka tempati secara tidak sah di PBB dan di semua organisasi yang terkait dengannya."
Chiang Kai Shek yang juga dikenal sebagai Chiang Chung-cheng merupakan politisi Nasionalis China yang menjabat sebagai pemimpin ROC pada 1928 hingga 1975.
Sejak kalah dari Mao Zedong dalam Perang Saudara, ia terus mengklaim sebagai kepala pemerintahan China yang sah di Taiwan.
PBB lebih memilih Beijing ketimbang Taipei karena negara itu memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak.
Di sisi lain, sejumlah pihak menyoroti 'kesalahan' Taiwan yang tak berganti nama menjadi Taiwan saat ada di PBB.
Namun, Taiwan memegang status keanggotaan di lebih dari empat puluh organisasi. Di antaranya Bank Pembangunan Asia dan forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Lihat Juga : |