PM Malaysia Akan 'Pidato Khusus' usai Beredar Rencana Parlemen Bubar

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob akan menyampaikan "pesan khusus" dalam pidato yang disiarkan di televisi nasional pada Senin (10/10) pukul 15.00 waktu Kuala Lumpur.

Pengumuman spesial itu muncul setelah pekan lalu Ismail Sabri mengangkat prospek gelaran pemilihan umum lebih awal dan pembubaran parlemen.

Lihat Juga : Analis: Putin Baper Jembatan Crimea Meledak, Bisa Balas Gila-gilaan

Jika merujuk pada jadwal, pemilu tidak akan digelar sampai 2023 mendatang. Tetapi, kepemimpinan Ismail Sabri terus berada di bawah tekanan menyusul seruan pembubaran parlemen lebih awal semakin meluas termasuk dari beberapa faksi koalisi partai berkuasa.

Jika parlemen benar-benar dibubarkan, pemilu harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari setelahnya.

Dikutip Reuters, jika Ismail Sabri membubarkan parlemen dalam waktu dekat, pemilu pun akan berlangsung ketika perekonomian Malaysia tengah menghadapi berbagai kebaikan biaya dan perlambatan perkembangan global.

Pemilu juga akan berlangsung ketika Malaysia menghadapi musim hujan dan banjir akhir tahun.

Banyak anggota parlemen dari koalisi Ismail Sabri hingga oposisi memperingatkan pemerintah agar tidak menggelar pemilu dalam waktu dekat karena salah satunya faktor cuaca buruk.

Dikutip The Straits Times, Ismail Sabri bahkan dikabarkan telah meminta persetujuan Raja Sultan Abdullah Ahmad Shah pada Minggu (9/10) soal pembubaran parlemen. Meski begitu, hingga kini belum ada pengumuman resmi yang dibuat pemerintah.

Mengutip sumber pejabat pemerintah, Harian New Straits Times Malaysia melaporkan bahwa Ismail Sabri mengajukan permintaan itu kepada raja selama audiensi dengan pengusaha Negeri Jiran pada Minggu sore.

Spekulasi soal gelaran pemilu dalam waktu dekat terus berkembang sejak pertemuan para pemimpin Partai UMNO pada 30 September lalu. Dalam pertemuan itu, seluruh petinggi partai sepakat bahwa pemilu harus digelar tahun ini juga.

Ismail Sabri sebelumnya menolak usulan yang digagas Presiden UMNO Zahid Hamidi itu. Namun, belakangan, sang PM dikabarkan telah setuju.