Ada 8 Parpol Lain di China, Kenapa Hanya Partai Komunis yang Berkuasa?

Di mata dunia, politik China hanya soal Partai Komunis. Namun ternyata, di Negeri Tirai Bambu ada 8 partai lain, walau tetap Partai Komunis China yang berkuasa.

Konstitusi China memang menegaskan Partai Komunis sebagai pemimpin politik negara. Namun, konstitusi itu juga mengakui delapan "partai demokratik" lainnya yang punya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Kedelapan partai itu mencakup Liga Demokratik China, Asosiasi Konstruksi Demokratik Nasional China, Masyarakat Jiusan, dan Komite Kuomintang China Revolusioner.

Ada pula Partai Petani dan Buruh Demokratik, Asosiasi Promosi Demokrasi China, Partai Zhi Gong China, dan Liga Pemerintahan Demokratik Taiwan.

Dari partai-partai itu, Liga Demokratik China memegang porsi paling besar dengan 330.600 anggota hingga 2020. Anggota partai kebanyakan kaum intelektual bidang kebudayaan, edukasi, ilmiah, dan teknologi.

Liga Pemerintahan Demokratik Taiwan merupakan partai paling kecil. Partai ini menyasar orang-orang Taiwan yang pro-Partai Komunis China. Hingga 2017, partai ini menampung 3.000 anggota.

Dalam praktiknya, hak partisipasi kedelapan partai itu hanya sebatas pembuatan proposal kebijakan. Pada akhirnya, Partai Komunis lah yang menentukan pemerintah akan menerapkan kebijakan itu atau tidak.

Lantas, mengapa hanya Partai Komunis China yang bisa berkuasa?

South China Morning Post melaporkan bahwa Partai Komunis China memastikan supremasi mereka melalui badan negara bernama Departemen Kerja Front Bersatu (UFWD).

Secara umum, organisasi rahasia ini bertugas mengatur hubungan PKC dengan partai-partai lain di dalam dan di luar China. Bagi kedelapan di dalam China, UFWD bertindak sebagai "departemen organisasi."

Artinya, UFWD menyaring perekrutan anggota, juga menentukan para pemimpin kedelapan partai lain tersebut.

"Para pemimpin partai ini, mulai dari sekretaris jenderal hingga anggota komite pusatnya, tak bisa dipilih langsung oleh partainya sendiri, tapi dipilih oleh Partai Komunis," ujar Deng Yuwen, ahli politik partai sekaligus mantan wakil editor publikasi PKC, Study Times.

Selama proses penyaringan anggota, UFWD melakukan seleksi ketat. Mereka tak akan membiarkan masuk orang yang dianggap pembangkang, seperti aktivis hak asasi manusia atau pengacara.

Selain itu, anggota kepolisian dan militer juga hanya boleh bergabung dengan Partai Komunis, agar tak ada celah kedelapan partai ini menentang kekuatan rezim.

Sejumlah kader kuat di dalam partai-partai kecil ini juga kini menjadi anggota Partai Komunis. Sementara itu, sejumlah partai kecil ini tak mengizinkan anggotanya bergabung dengan PKC.

Lebih jauh, UFWD juga menjaga partai-partai ini agar tak memiliki basis pendukung di daerah-daerah kecil. Dengan demikian, kedelapan partai ini tak punya dasar kuat untuk mengklaim bahwa mereka mewakili rakyat China.