PKC tengah menggelar kongres sejak Minggu (16/6). Dalam pertemuan ini, salah satu agendanya pemilihan sekretaris jenderal baru. Biasanya Sekjen PKC akan menjadi presiden.
Xi Jinping dilaporkan akan memperpanjang masa jabatan sekjen sekaligus presiden China.
Profesor kajian China Universitas Tamkang di Taiwan, Wu Ueh Chang, meyakini Xi akan mengamankan periode ketiga.
"Alasan mengapa Xi akan secara pasti menjalani jabatan di periode ketiga karena dia menghapus batas masa jabatan presiden pada 2018 lalu," jelas Wu, seperti dikutip Deutsche Welle.
Selain itu, Wu mengatakan Xi belum menunjuk pengganti untuk menjadi sekjen PKC.
Terlepas dari itu, apakah jika Xi Jinping menjadi presiden di periode ketiga ini bakal ada perpecahan di tubuh PKC?
Beberapa pihak menilai upaya Xi memperpanjang masa jabatan atau tetap berkuasa tanpa batas waktu berdampak terhadap destabilisasi partai.
Profesor politik di Universitas Kolombia Amerika Serikat, Andrew Nathan, berpendapat jika PKC punya suksesi yang teratur, yang mana setiap pemimpin menjabat dua periode, dan penggantinya ditunjuk terlebih dahulu, mereka bisa mengurangi risiko perebutan kekuasaan.
"Semua tokohnya memiliki basis massa yang setia dan fanatik. Diperkirakan massa itu berani melakukan demo untuk secara tidak langsung mendukung tokoh yang mereka junjung tinggi," kata Rezasyah kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/10).
Namun, dia tak melihat ada potensi perpecahan di tubuh PKC. Secara teori, yang terjadi kerja sama dan persaingan.
"Perpecahan di antara mereka [elite PKC sangat berbahaya, karena berpotensi memundurkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pembangunan nasional," ujar Rezasyah lagi.
Pada akhir September lalu, muncul rumor kudeta militer terhadap Xi Jinping. Ketika itu, ia dikabarkan berada di bawah tahanan rumah, demikian dikutip Newsweek.
Di tengah kabar itu, muncul rumor seorang jenderal Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), Li Qiaoming, menggantikan Xi.
Pakar pengamat China, Gordon Chang, menilai rumor kudeta itu tak benar. Namun, dia menggarisbawahi ada goncangan di internal PKC.
"Namun, apapun yang terjadi di dalam militer China selama tiga hari terakhir memberi tahu kami ada turbulensi di dalam kepemimpinan senior PKC," kata Chang di Twitter.
Lebih lanjut, ia menerangkan peristiwa tak terduga di China muncul tepat setelah Xi kembali dari Uzbekistan. Xi juga menghilang dari pandangan publik selama berhari-hari.
Jakarta, CNN Indonesia --
Xi Jinping digadang-gadang bakal terpilih lagi menjadi presiden China di periode ketiga.
Pengamat menilai hal itu bisa memicu perebutan kekuasaan di internal Partai Komunis China (PKC).
PKC tengah menggelar kongres sejak Minggu (16/6). Dalam pertemuan ini, salah satu agendanya pemilihan sekretaris jenderal baru. Biasanya Sekjen PKC akan menjadi presiden.
Xi Jinping dilaporkan akan memperpanjang masa jabatan sekjen sekaligus presiden China.
Profesor kajian China Universitas Tamkang di Taiwan, Wu Ueh Chang, meyakini Xi akan mengamankan periode ketiga.
"Alasan mengapa Xi akan secara pasti menjalani jabatan di periode ketiga karena dia menghapus batas masa jabatan presiden pada 2018 lalu," jelas Wu, seperti dikutip Deutsche Welle.
Selain itu, Wu mengatakan Xi belum menunjuk pengganti untuk menjadi sekjen PKC.
Terlepas dari itu, apakah jika Xi Jinping menjadi presiden di periode ketiga ini bakal ada perpecahan di tubuh PKC?
Beberapa pihak menilai upaya Xi memperpanjang masa jabatan atau tetap berkuasa tanpa batas waktu berdampak terhadap destabilisasi partai.
Profesor politik di Universitas Kolombia Amerika Serikat, Andrew Nathan, berpendapat jika PKC punya suksesi yang teratur, yang mana setiap pemimpin menjabat dua periode, dan penggantinya ditunjuk terlebih dahulu, mereka bisa mengurangi risiko perebutan kekuasaan.
"Semua tokohnya memiliki basis massa yang setia dan fanatik. Diperkirakan massa itu berani melakukan demo untuk secara tidak langsung mendukung tokoh yang mereka junjung tinggi," kata Rezasyah kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/10).
Namun, dia tak melihat ada potensi perpecahan di tubuh PKC. Secara teori, yang terjadi kerja sama dan persaingan.
"Perpecahan di antara mereka [elite PKC sangat berbahaya, karena berpotensi memundurkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pembangunan nasional," ujar Rezasyah lagi.
Pada akhir September lalu, muncul rumor kudeta militer terhadap Xi Jinping. Ketika itu, ia dikabarkan berada di bawah tahanan rumah, demikian dikutip Newsweek.
Di tengah kabar itu, muncul rumor seorang jenderal Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), Li Qiaoming, menggantikan Xi.
Pakar pengamat China, Gordon Chang, menilai rumor kudeta itu tak benar. Namun, dia menggarisbawahi ada goncangan di internal PKC.
"Namun, apapun yang terjadi di dalam militer China selama tiga hari terakhir memberi tahu kami ada turbulensi di dalam kepemimpinan senior PKC," kata Chang di Twitter.
Lebih lanjut, ia menerangkan peristiwa tak terduga di China muncul tepat setelah Xi kembali dari Uzbekistan. Xi juga menghilang dari pandangan publik selama berhari-hari.
