Xi Jinping Tiba di Bali, Perdana ke LN usai Jadi Presiden 3 Periode

Presiden China Xi Jinping tiba di Bali untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) G20.

Lawatan ini merupakan kunjungan luar negeri perdana Xi usai terpilih lagi menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis China (PKC) untuk yang ketiga kali pada September lalu. Menurut budaya politik China, setiap pejabat yang menjadi Sekjen PKC pasti menjadi kepala negara yakni presiden.

Lihat Juga : BREAKING NEWS Menlu Rusia Lavrov Dilarikan ke Rumah Sakit usai Tiba di Bali

Langkah itu tampak semakin nyata karena PKC sudah mengubah konstitusi yang menghapus batasan periode masa jabatan presiden China.

Xi Jinping mendarat di Bali pukul 15.00 waktu setempat, Senin (14/11). Setibanya di Pulau Dewata, ia akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden

Pertemuan mereka bakal berlangsung di Hotel Mulia, Nusa Dua, Bali.

Biden bakal blak-blakan saat bertemu Xi. Orang nomor satu di AS itu berharap tak ada persaingan Negeri Paman Sam dengan Negeri Tirai Bambu.

[Gambas:Video CNN]

"Ada dukungan luas untuk tekad kami dalam membangun landasan di dalam hubungan untuk meningkatkan komunikasi secara bertanggung jawab," kata pejabat senior Gedung Putih jelang pertemuan kedua pemimpin itu seperti dikutip AFP.

Lebih lanjut, pejabat itu menerangkan Xi dan Biden menetapkan pelindung dan aturan mengenai persaingan agar tak berujung konflik.

"Semua itu kami lakukan untuk memastikan bahwa persaingan tidak mengarah ke konflik," ungkap pejabat tersebut.

Biden sebelumnya mengatakan jalur komunikasi AS-China bakal tetap terbuka demi mencegah konflik. Ia juga berjanji akan bersaing dengan penuh semangat tanpa mengarah ke konflik.

AS dan China memiliki hubungan investasi dan perdagangan yang besar. Namun, kedua negara ini juga saling bersaing untuk mendapat pengaruh militer dan diplomatik, terutama di kawasan Asia-Pasifik.

Mereka juga kerap berselisih soal Taiwan, yang ingin memisahkan diri dari Beijing. AS memang beberapa kali menegaskan sikap mereka terhadap pulau itu tak berubah sejak awal dan tetap mendukung prinsip Satu China.

Namun, Washington memiliki Undang-Undang Relasi Taiwan (RTA). UU ini membuat AS bisa menjalin hubungan dengan rakyat Taiwan dan pemerintahan pulau itu tanpa menjelaskan spesifik pemerintahan yang dimaksud.