Inggris hingga Jerman Kutuk Ekspansi Nuklir Iran

Inggris, Prancis dan Jerman mengutuk perluasan program nuklir Iran.

Pernyataan itu disampaikan usai pengawas atom PBB mengkonfirmasi bahwa Iran berhasil melakukan pengayaan uranium.

Dilansir AFP, Selasa (23/11), pemerintah ketiga negara menyatakan Iran bergerak "jauh melampaui" batas yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPoA), kesepakatan yang dirancang pada 2015 lalu untuk mengekang ambisi nuklirnya.

Saat ini, Iran telah "mengambil langkah signifikan lebih lanjut dalam mengosongkan JCPoA", kata pemerintah Eropa dalam pernyataan bersama.

Menurut meraka, Iran menantang non-proliferasi global dengan memperkaya uranium hingga 60 persen di Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Fordo (FFEP).

"Langkah ini, yang membawa risiko terkait proliferasi yang signifikan, tidak memiliki pembenaran sipil yang kredibel," kata pemerintah ketiga negara.

Selanjutnya, pemerintah ketiga negara akan terus berkonsultasi dengan mitra internasional, tentang cara terbaik untuk mengatasi eskalasi nuklir Iran yang berkelanjutan.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sebelumnya mengonfirmasi Iran telah mulai memperkaya uranium hingga 60 persen di Pabrik Fordo.

"Direktur Jenderal Rafael Mariano Grossi hari ini mengatakan Iran mulai memproduksi uranium yang diperkaya tinggi... di Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Fordo (FFEP), selain produksi serupa yang telah dilakukan di Natanz sejak April 2021," ujar IAEA dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke AFP.

Badan di bawah PBB itu menambahkan Iran juga merencanakan "ekspansi signifikan produksi uranium yang diperkaya rendah -- UF6 diperkaya hingga 5 persen atau hingga 20 persen -- di Fordo".

Iran memulai pengayaan uranium di Fordo sejak 2019 di tengah kebuntuan negosiasi kesepakatan nuklir dengan negara-negara besar lainnya seperti AS.

Pada 2015, sempat terjadi kesepakatan perjanjian nuklir antara Iran dengan AS dan sekutunya. Saat itu Iran sepakan menghentikan program pengayaan uranium di Fordo dan membatasi pengayaan menjadi hanya 3,67 persen. Persentase itu bertujuan untuk kebutuhan sipil seperti tenaga listrik.

Sebagai imbalannya, AS dan negara-negara Barat setuju melonggarkan sanksi ekonomi untuk Iran.

Namun, perjanjian batal setelah AS di bawah Presiden Donald Trump pada 2018 menarik diri dari kesepakatan dan tetap mengetatkan sanksi ekonomi terhadap Iran.