Isu Pembubaran Polisi Moral, Bagaimana Aturan Wajib Jilbab di Iran?

Aturan Wajib Jilbab di Iran

Mengenai hal ini, bagaimana sebetulnya aturan wajib hijab di Iran?

Aturan wajib hijab di Iran telah muncul sejak Revolusi Islam 1979.

Mengutip Insider, aturan itu dibuat setelah Ayatollah Khomeini berkuasa. Khomeini memberlakukan undang-undang yang sarat diskriminasi gender, yakni memisahkan penggunaan pantai dan tempat olahraga berdasarkan jenis kelamin, melarang wanita yang sudah menikah bersekolah, serta tidak memperbolehkan wanita menjadi hakim.

Lihat Juga : Netanyahu Jadi PM Israel Lagi, AS Blak-blakan Dukung Negara Palestina

Lebih dari itu, semua gadis di atas usia tertentu juga diharuskan mengenakan penutup kepala atau yang biasa dikenal sebagai hijab.

Selang beberapa dekade, polisi Teheran mulai gencar menindak keras mereka yang tidak mengenakan hijab sesuai aturan. Untuk memuluskan operasi itu, polisi moralitas pun dibentuk pada 2005.

Polisi moralitas bertugas menangkap orang-orang yang melanggar aturan berpakaian Islami.

"Siapa pun di tempat umum dan di jalan raya yang terang-terangan melakukan perbuatan haram (berdosa), selain hukuman yang diberikan untuk perbuatan tersebut, juga akan dijatuhi hukuman dua bulan penjara atau hingga 74 cambukan," demikian bunyi Hukum Pidana Islam Iran, seperti dikutip Insider.

"Wanita yang muncul di tempat umum dan jalan-jalan tanpa mengenakan hijab, akan dihukum sepuluh hari hingga dua bulan penjara atau denda lima ratus hingga lima puluh ribu rial."

Dengan demikian, berdasarkan aturan itu, perempuan di Iran diharuskan menutupi rambut mereka dengan kerudung, serta lengan dan kaki mereka dengan pakaian longgar.

Mengutip ABC, hukuman yang paling umum dilakukan kepada perempuan yang melanggar aturan yakni menahan mereka hingga anggota keluarganya membawakan pakaian yang pantas untuk dikenakan.

Mereka juga didesak menandatangani pernyataan yang mengatakan bahwa mereka tak akan lagi melanggar aturan.

Aturan ini pun nyatanya tak cuma menyasar perempuan. Para pria di Iran juga bisa dihukum apabila memotong rambut atau mengenakan pakaian bergaya barat.

Aturan itu termaktub dalam undang-undang yang sama dengan yang membuat Amini ditahan September lalu.

Lihat Juga : 5 Tanda Negeri Kelahiran Islam Saudi Makin Terbuka di Era MbS

Meski telah diberlakukan sejak lama, aturan ketat wajib hijab ini terus menerus memicu protes di kalangan masyarakat. Sebagian besar perempuan Iran menentang aturan ini dengan menganggap bahwa keputusan berhijab merupakan hak individu.

Awal protes aturan ini pecah bahkan hingga menyebabkan marginalisasi sosial ekonomi selama bertahun-tahun terhadap mereka yang menolak aturan.

Banyak wanita di Iran termasuk dokter, perawat, dan guru, harus kehilangan pekerjaan akibat terlibat dalam protes tersebut.

Banyak pula perempuan yang kehilangan hak untuk melanjutkan pendidikan maupun kembali bekerja karena mengikuti "aturan berpakaian yang tidak pantas", demikian dikutip Carnegie Endowment.