Puluhan Ribu Warga Bangladesh Demo Tuntut PM Sheikh Hasina Mundur
Puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan di Dhaka, Bangladesh, menyerukan pembubaran parlemen, dan menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina.
Dikutip dari CNN, unjuk rasa ini digelar oleh Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang menuduh Hasina gagal mengatasi kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup.
Mereka menuntut Hasina untuk mundur dan menyerukan agar segera digelar pemilihan baru.
Hasina telah menanggapi demo tersebut. Dia menyebut para pemimpin oposisi sebagai 'pembakar teroris' dan memperingatkan orang-orang agar tidak membiarkan BNP - partai oposisi terbesar - kembali berkuasa.
Sejumlah penangkapan juga dilakukan menjelang protes hari Sabtu. Tercatat, polisi menangkap dua pemimpin BNP, termasuk sekretaris jenderal partai, Mirza Alamgir pada hari Jumat (9/12).
Selain itu, satu orang juga dilaporkan tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dengan polisi pada demo Rabu (7/12) saat pasukan keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan orang yang berkumpul di depan kantor BNP di ibu kota.
Hasan Mahmud, Menteri Informasi dan Penyiaran Bangladesh menyampaikan pihak berwenang percaya pria itu meninggal setelah terluka oleh bom molotov yang dibuat oleh para aktivis dan menyalahkan BNP karena 'menciptakan kekacauan'.
Sejauh ini, Komisi Pemilihan Bangladesh belum mengumumkan tanggal pemilihan umum berikutnya, yang dijadwalkan pada akhir 2023.
Liga Awami Bangladesh yang dipimpin oleh Hasina yang berusia 75 tahun, telah berkuasa sejak 2009. Hasina memenangkan masa jabatan ketiga berturut-turut sebagai Perdana Menteri pada tahun 2018 dalam pemilihan nasional.
Meenakshi Ganguly, direktur Asia Selatan Human Rights Watch, mengkritik tanggapan pemerintah terhadap protes tersebut.
"Pemerintah yang berkepentingan harus secara terbuka meminta perdana menteri untuk mengizinkan warga Bangladesh terlibat secara bebas dalam kegiatan politik damai," ujarnya.
"Sheikh Hasina harus menerima tantangan pemerintahan demokratis."
Sementara itu, Duta Besar AS untuk Bangladesh Peter D. Haas dalam pernyataannya, menyampaikan bahwa kedutaan prihatin dengan laporan intimidasi dan kekerasan politik dan mendesak pihak berwenang untuk menyelidiki dan melindungi kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.