3 Negara Muslim yang Pernah Terima Atlet Israel

Kehadiran tim nasional Israel dalam Piala Dunia U-20 yang dihelat di Indonesia memicu kontroversi dalam beberapa waktu belakangan.

Sejumlah pihak mempertanyakan kehadiran timnas itu karena Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Selama ini, Indonesia dan sederet pihak lainnya, termasuk negara-negara Arab, memang tak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebagai tanda dukungan terhadap Palestina.

Kini, sebagian pihak pun menilai Indonesia tak mendukung Palestina karena mengizinkan Israel tampil di turnamen junior level dunia tersebut.

Lihat Juga : ANALISIS Kenapa Palestina Tidak Mencak-mencak Timnas Israel U-20 Main di RI?

Meski begitu, jauh sebelum gaduh pro-kontra ini, sejumlah negara Muslim juga pernah menerima kedatangan atlet Israel, meski tak menjalin hubungan diplomatik, sama seperti Indonesia.

Berikut beberapa negara Muslim yang pernah menerima atlet Israel.

1. Qatar

Qatar menerima kedatangan timnas Israel kala menggelar ajang sepak bola bergengsi Piala Dunia 2022 lalu.

Kala itu, Qatar bahkan membuka penerbangan komersial langsung pertamanya dengan Israel untuk memungkinkan pengunjung menonton pertandingan tersebut.

Kendati begitu, kehadiran timnas Israel di Qatar menimbulkan kekhawatiran. Selama ini, Qatar merupakan negara yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan menolak normalisasi dengan Israel.

Lihat Juga : Palestina soal Tim U-20 Israel Main di RI: FIFA Punya Aturan Sendiri

Diplomat senior Israel, Lior Hayat, bahkan sampai meminta warganya yang hendak menonton laga untuk tak mengenakan sesuatu yang mencolok guna menghindari kegaduhan.

"Jangan membuat kehadiran Israel yang mencolok dan sembunyikan identitas Israel Anda demi keamanan pribadi kalian," ucapnya, seperti dikutip Times of Israel.

Sebelum itu, Qatar juga sudah beberapa kali menerima kehadiran atlet Israel, mulai dari perenang, petenis, hingga judo.

[Gambas:Video CNN]

2. Arab Saudi

Sachar Sagiv menjadi atlet Israel pertama yang diizinkan berkompetisi di Arab Saudi.

Kepala komite Olimpiade Israel, Yael Arad, mengatakan kehadiran Sagiv di leg NEOM Saudi dari Triathlon Liga Super sebagai "terobosan yang sangat signifikan."

"Dalam setahun terakhir, kami telah melihat banyak negara Arab menerima kenyataan bahwa menjadi tuan rumah turnamen internasional berarti menjadi tuan rumah bagi warga Israel," kata Arad, seperti dilansir Times of Israel.

"Ini adalah tren yang berkembang dan merupakan kekuatan sejati dalam normalisasi antar negara, terutama manusia."

Saat itu, Saudi juga membuka wilayah udaranya untuk pesawat Israel dan mengizinkan seorang pengusaha dari Negeri Zionis itu masuk ke perbatasannya.

Meski begitu, Saudi selalu menegaskan bahwa mereka tak mengakui Israel. Mereka juga memastikan tetap pada posisi Liga Arab yang tak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sampai konflik Palestina usai.

Berlanjut ke halaman berikutnya >>>

3. Uni Emirat Arab (UEA)

Kini, Uni Emirat Arab memang sudah menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun, sebelum normalisasi, UEA juga pernah menerima atlet Israel.

Pada 2009, UEA mengizinkan sejumlah atlet Israel bertanding di negaranya, diduga untuk mencegah potensi boikot olahraga internasional terhadap negara itu.

Kepala Asosiasi Tenis Perempuan (Women's Tennis Association/WTA) Larry Scott mengatakan bahwa semua atlet Israel saat itu diberikan "izin khusus" oleh pemerintah UEA untuk memasuki negara itu jika mereka telah memenuhi syarat untuk turnamen.

"Mereka tidak tahu tentang kecaman internasional dan efek riak, tidak hanya di dunia olahraga tapi juga di luar bidang ini," kata Scott kepada Reuters.

Lihat Juga : Palestina Buka Suara soal Timnas Israel U-20 Akan Main di Indonesia

UEA memberikan izin khusus itu sebelum normalisasi dengan Israel. Saat itu, UEA merupakan salah satu negara Teluk yang tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Mereka kerap menolak masuk warga Israel yang datang ke negaranya.

Pada 2020, UEA dan Israel akhirnya menjalin hubungan diplomatik. Mereka melakukan penandatanganan kesepakatan normalisasi hubungan di Gedung Putih, Amerika Serikat, dengan ditengahi Presiden AS kala itu, Donald Trump.