Sejumlah pihak meragukan Presiden Vladimir Putin dapat benar-benar diadili setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) merilis surat perintah penangkapan. (Reuters via Sputnik)
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah pihak meragukan Presiden Vladimir Putin dapat benar-benar diadili setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) merilis surat perintah penangkapan terhadap orang nomor satu di Rusiaitu.
Seluruh negara anggota ICC memang wajib bertindak berdasarkan surat perintah tersebut. Artinya, jika Putin memasuki wilayah salah satu negara anggota, mereka harus menangkapnya.
Namun, sejumlah pihak menilai perintah penangkapan ini sulit dilakukan. Mengapa demikian?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Profesor Universitas London, Bill Bowring, menganggap sangat kecil kemungkinan Putin ditangkap.
Salah satu alasannya lantaran ICC tak punya pasukan keamanan sendiri. Dengan demikian, mereka hanya mengandalkan pasukan negara tertentu melakukan penangkapan.
Bowring juga menyatakan tak mungkin polisi Rusia menangkap Putin selama ia masih berkuasa.
Di sisi lain, Rusia tak meratifikasi Statuta Roma, yang menjadi dasar satu negara menjadi anggota ICC. Dengan demikian, Rusia tak berkewajiban mematuhi seruannya.
Selain itu, sangat kecil kemungkinan Putin bepergian ke negara yang menandatangani Statuta Roma setelah surat perintah ini dirilis.
"Putin tak akan meninggalkan Rusia," ujar Bowring kepada majalah TIME.
Ia juga menilai tak akan ada pemerintah dunia yang bisa memaksa Putin keluar dari Rusia.
"Tak ada pula pemerintahan dunia yang bisa memaksanya untuk meninggalkan Rusia. Saya rasa tak mungkin dia mau mengorbankan kepentingan pribadinya," ucap Bowring.
Menyadari betapa sulit menangkap Putin, beberapa pihak bertanya-tanya, apakah ICC bisa mengadili Putin secara in absentia, atau yang bersangkutan tak hadir.
Namun, ICC tak punya kewenangan menggelar persidangan in absentia. Terdakwa harus menghadiri sidang.
Kesulitan lain menangkap Putin jika dia bepergian ke luar negeri yakni sejumlah anggota ICC memang enggan mengikuti seruan pengadilan internasional itu.
Negara apa saja? Baca di halaman berikutnya >>>
Hungaria, misalnya, mereka mengaku tak memiliki landasan hukum untuk menangkap Putin jika dia pergi ke negaranya.
Kepala staf Perdana Menteri Hungaria, Gergely Gulyas, mengatakan Hungaria memang menandatangani Statuta Roma, dan meratifikasinya pada 2001.
Namun, menangkap Putin tak ada dasar hukumnya di negara itu karena mereka belum mengumumkan UU mengenai statuta itu.
"Kami bisa mengacu ke undang-undang Hungaria. Berdasarkan itu, kami tak dapat menangkap Presiden Rusia, karena undang-undang ICC belum diumumkan di Hungaria," kata Gulyas pada Kamis (23/3), seperti dikutip CNN.
Negara anggota ICC lainnya, Afrika Selatan, menyiratkan bakal mengambil sikap serupa. Menteri Luar Negeri Naledi Pandor bahkan mengonfirmasi negaranya mengundang Putin untuk berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi BRICS.
Acara ini akan berlangsung di Durban pada 24 Agustus. Afsel memang merupakan salah satu anggota koalisi ekonomi BRICS, bersama Brasil, Rusia, India, dan China.
Menyoal surat perintah penangkapan terhadap Putin, Pandor mengatakan pemerintah belum menentukan sikap.
"Kami harus berdiskusi dengan kabinet untuk memutuskan bagaimana bakal bertindak," kata Pandor, seperti dikutip Telesur, Kamis.
Pandor juga membahas masalah standar ganda dalam urusan internasional. Menurut dia, banyak negara terlibat dalam peperangan, menginvasi negara lain, dan menangkap aktivis.
"Namun, mereka tak dipanggil ICC," kata dia.
Ia pun mempertanyakan independensi dan kredibilitas ICC.
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah pihak meragukan Presiden Vladimir Putin dapat benar-benar diadili setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) merilis surat perintah penangkapan terhadap orang nomor satu di Rusiaitu.
Seluruh negara anggota ICC memang wajib bertindak berdasarkan surat perintah tersebut. Artinya, jika Putin memasuki wilayah salah satu negara anggota, mereka harus menangkapnya.
Namun, sejumlah pihak menilai perintah penangkapan ini sulit dilakukan. Mengapa demikian?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Profesor Universitas London, Bill Bowring, menganggap sangat kecil kemungkinan Putin ditangkap.
Salah satu alasannya lantaran ICC tak punya pasukan keamanan sendiri. Dengan demikian, mereka hanya mengandalkan pasukan negara tertentu melakukan penangkapan.
Bowring juga menyatakan tak mungkin polisi Rusia menangkap Putin selama ia masih berkuasa.
Di sisi lain, Rusia tak meratifikasi Statuta Roma, yang menjadi dasar satu negara menjadi anggota ICC. Dengan demikian, Rusia tak berkewajiban mematuhi seruannya.
Selain itu, sangat kecil kemungkinan Putin bepergian ke negara yang menandatangani Statuta Roma setelah surat perintah ini dirilis.
"Putin tak akan meninggalkan Rusia," ujar Bowring kepada majalah TIME.
Ia juga menilai tak akan ada pemerintah dunia yang bisa memaksa Putin keluar dari Rusia.
"Tak ada pula pemerintahan dunia yang bisa memaksanya untuk meninggalkan Rusia. Saya rasa tak mungkin dia mau mengorbankan kepentingan pribadinya," ucap Bowring.
Menyadari betapa sulit menangkap Putin, beberapa pihak bertanya-tanya, apakah ICC bisa mengadili Putin secara in absentia, atau yang bersangkutan tak hadir.
Namun, ICC tak punya kewenangan menggelar persidangan in absentia. Terdakwa harus menghadiri sidang.
Kesulitan lain menangkap Putin jika dia bepergian ke luar negeri yakni sejumlah anggota ICC memang enggan mengikuti seruan pengadilan internasional itu.
Sejumlah pihak meragukan Presiden Vladimir Putin dapat benar-benar diadili setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) merilis surat perintah penangkapan. (AFP/Ramil Sitdikov)
Hungaria, misalnya, mereka mengaku tak memiliki landasan hukum untuk menangkap Putin jika dia pergi ke negaranya.
Kepala staf Perdana Menteri Hungaria, Gergely Gulyas, mengatakan Hungaria memang menandatangani Statuta Roma, dan meratifikasinya pada 2001.
Namun, menangkap Putin tak ada dasar hukumnya di negara itu karena mereka belum mengumumkan UU mengenai statuta itu.
"Kami bisa mengacu ke undang-undang Hungaria. Berdasarkan itu, kami tak dapat menangkap Presiden Rusia, karena undang-undang ICC belum diumumkan di Hungaria," kata Gulyas pada Kamis (23/3), seperti dikutip CNN.
Negara anggota ICC lainnya, Afrika Selatan, menyiratkan bakal mengambil sikap serupa. Menteri Luar Negeri Naledi Pandor bahkan mengonfirmasi negaranya mengundang Putin untuk berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi BRICS.
Acara ini akan berlangsung di Durban pada 24 Agustus. Afsel memang merupakan salah satu anggota koalisi ekonomi BRICS, bersama Brasil, Rusia, India, dan China.
Menyoal surat perintah penangkapan terhadap Putin, Pandor mengatakan pemerintah belum menentukan sikap.
"Kami harus berdiskusi dengan kabinet untuk memutuskan bagaimana bakal bertindak," kata Pandor, seperti dikutip Telesur, Kamis.
Pandor juga membahas masalah standar ganda dalam urusan internasional. Menurut dia, banyak negara terlibat dalam peperangan, menginvasi negara lain, dan menangkap aktivis.
"Namun, mereka tak dipanggil ICC," kata dia.
Ia pun mempertanyakan independensi dan kredibilitas ICC.
