Eks Presiden Rusia Mencak-mencak soal Sanksi usai Ancam Rudal ICC

Usai memicu kehebohan karena mengancam bakal merudal kantor Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), kini mantan presiden Rusia, Dmitry Medvevdev, kembali menyedot perhatian karena memprotes sanksi Barat.

Meddvedev tak terima negara-negara Barat menjatuhkan sanksi terhadap Rusia setelah Negeri Beruang Merah menginvasi Ukraina.

Menurut politikus yang kini menjabat sebagai wakil ketua dewan keamanan Rusia itu, sanksi Barat hanya menyengsarakan rakyatnya karena memicu kenaikan harga.

"Itu bukti bahwa dunia Barat berperang dengan rakyat negara kami. Barat membenci rakyat kami dan semua orang harus paham itu. Bukan hanya pejabat pemerintahan, mereka juga membenci kita semua," ucap Medvedev.

Ia kemudian berkata, "Kita tak boleh memaafkan itu."

Belum habis amarahnya, Medvedev kembali membahas bahwa ia sebenarnya paham jika negara-negara Barat mau menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pemerintahan.

"Oke, saya paham. Mereka boleh melakukan itu. Namun pada kenyataannya, siapa target sebenarnya dari sanksi itu?" ucap Medvedev, seperti dilansir TASS.

Seolah menjawab pertanyaannya sendiri, Medvedev kemudian berkata, "Rakyat negara kami, yang tak terkait dengan politik, dan bahkan mungkin yang berpendapat berbeda mengenai situasi sekarang ini."

Rusia memang dihujani sanksi negara-negara Barat setelah melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, Rusia juga menuai kecaman karena perlakuan mereka terhadap warga Ukraina selama invasi tersebut. Perlakuan itu termasuk memindahkan paksa anak-anak Ukraina ke Rusia.

Akibat perlakuan itu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menuntut Presiden Vladimir Putin. Mereka pun merilis surat perintah penangkapan.

Medvedev juga sempat mengkritik keras surat perintah ini. Ia sampai-sampai mengancam bakal menyerang kantor ICC dengan rudal.

"Sangat mungkin untuk membayangkan penggunaan rudal hipersonik 'Onyx' yang ditargetkan dari kapal perang Rusia di Laut Utara ke gedung pengadilan Den Haag," katanya, sebagaimana dikutip Newsweek.