Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin akan lengser dari jabatan usai partainya, Partai Sosial Demokrat, kalah di pemilihan umum parlemen pada Minggu (2/4).
Partai sayap kiri Sosial Demokrat kalah dari partai sayap kanan Finlandia (National Coalition Party/NCP) dengan selisih tipis dalam perebutan kursi parlemen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan suara yang dihitung Kementerian Kehakiman Finlandia menunjukkan, NPC diprediksi akan menang dan mendapat 48 dari 200 kursi parlemen yang diperebutkan.
Di peringkat kedua diduduki partai nasionalis, Partai Finlandia, dengan kemungkinan 46 kursi parlemen, dan selanjutnya Partai Sosial Demokrat dengan 43 kursi.
"Kami mendapat dukungan, kami mendapatkan lebih banyak kursi (di parlemen). Itu pencapaian yang luar biasa, meski kami tak menjadi pertama hari ini, " kata Marine kepada anggota partai, seperti dikutip CNN.
Usai menang di pemilihan kali ini, NPC akan mendapat kesempatan pertama membentuk koalisi untuk meraih kursi mayoritas di parlemen.
"Kami punya mandat terbesar," kata pemimpin NCP, Petteri Orpo, saat berpidato di depan pendukungnya, dikutip CNN.
Orpo mengaku akan bernegosiasi dengan semua kelompok untuk memastikan mayoritas di parlemen.
Sementara itu, Marin mengatakan Partai Sosial Demokrat mungkin bisa ikut koalisi NCP.
Namun, dia menegaskan tak akan masuk ke pemerintahan dengan Partai Finlandia. Marine menyebut partai itu "rasis secara blak-blakan" selama debat pada Januari.
Tujuan utama Partai Finlandia adalah mengurangi imigran dari negara berkembang di luar Uni Eropa. Mereka juga menyerukan penghematan untuk mengekang pengeluaran defisit, sikap yang sama dengan NCP.
Lihat Juga :![]() KILAS INTERNASIONAL Korut Eksekusi Ibu Hamil hingga Ukraina Curiga Kematian Blogger Rusia |
Dalam pidato itu, Orpo juga bersumpah akan mengamankan ekonomi Finlandia dan menuduh Marine mengikis ekonomi negara saat Eropa krisis energi.
NCP berjanji bakal menekan pengeluaran dan menghentikan peningkatan utang publik. Sejak Marin menjabat pada 2019 lalu, utang publik telah mencapai lebih dari 70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
(isa/bac)