Sederet kabar meramaikan berita internasional Rabu (2/5), dari Afrika Selatan membujuk Presiden Vladimir Putin tak datang ke KTT BRICS karena terancam ditangkap ICC, hingga China dituding larang warga asing keluar.
CNNIndonesia.com merangkum berita-berita global yang menyedot banyak perhatian sepanjang Rabu itu dalam Kilas Internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rusia buka suara usai Afrika Selatan disebut-sebut berusaha keras membujuk Putin agar tidak datang ke KTT BRICS di negara itu pada Agustus mendatang karena khawatir bisa ditangkap berdasarkan surat perintah ICC.
"Keputusan yang pantas akan dibuat ketika waktunya semakin dekat," ujar juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, seperti dikutip Reuters.
"Namun dalam kasus tertentu, Rusia akan aktif ambil bagian [di KTT] asosiasi penting."
Peskov melontarkan pernyataan ini setelah harian Afsel, The Sunday Times, mengutip seorang sumber yang menyatakan negaranya sebagai anggota ICC tak punya pilihan selain menangkap Putin jika presiden Rusia itu datang.
Amerika Serikat melarang seorang Mohammed Khairullah, seorang wali kota Muslim untuk Prospect Park, New Jersey, untuk menghadiri perayaan Idulfitri bersama Presiden Joe Biden di Gedung Putih.
Sebagaimana dilansir Associated Press, Khairullah mengaku mendapatkan telepon terkait perayaan Lebaran itu sebelum tiba di Gedung PUtih pada Senin (1/5) waktu setempat.
Melalui telepon itu, Gedung Putih menyebut Khairullah belum mendapatkan izin masuk dari Secret Service.
Sesaat setelah menerima kabar tersebut, Khairullah langsung memberi tahu Council on American-Islamic Relations (CAIR).
Setelah ditelusuri, CAIR menemukan dokumen berupa Kumpulan Data Penyaringan Teroris yang berisi ratusan ribu individu, termasuk Khairullah.
Pemerintah China dituding kian memperketat larangan bepergian, sampai-sampai puluhan eksekutif dari negara asing juga tak diperbolehkan keluar dari Negeri Tirai Bambu.
Organisasi hak asasi manusia (HAM) Safeguard Defenders melaporkan orang-orang yang dilarang bepergian itu masuk dalam target peraturan Exit Ban.
Reuters juga menemukan lonjakan kasus pengadilan terkait larangan serupa dalam beberapa tahun terakhir.
"Sejak Presiden Xi Jinping mengambil alih kekuasaan pada 2012, China terus memperketat larangan bepergian ke luar negeri dan semakin sering menggunakannya di luar hukum," demikian laporan Safeguard Defenders yang dikutip Reuters.
(has)