Korut Hukum Kerja Paksa Pasangan Kumpul Kebo

Korea Utara menerapkan hukuman kerja paksa kepada pasangan tak menikah atau kumpul kebo di negara itu.

Pasangan kumpul kebo di Korut dianggap sebagai gaya hidup yang meracuni masyarakat sosialis. Pasangan menikah yang dimaksud tentunya yang terdaftar secara negara.

Lihat Juga : Warga Korut Girang usai AS Ancam Bikin Tamat Rezim Kim Jong Un

"Jika pasangan itu hidup dalam pasangan kumpul kebo selama kurang dari satu tahun, hukumannya adalah tiga bulan penjara di kamp kerja paksa," kata seorang sumber dari Chongjo, di Provinsi Pyongan Utara, seperti dikutip dari Radio Free Asia.

"Jika lebih panjang tiga tahun, mereka akan menghabiskan dua tahun di kamp kerja paksa," ujarnya lagi.

[Gambas:Video CNN]

Pasangan tidak menikah yang tak mendaftarkan pernikahan mereka ke otoritas terkait, biasa diberi label dengan istilah slang "Pasangan 8.3."

Istilah ini awalnya mengacu pada instruksi pemerintah pada 3 Agustus 1984 yang mendorong pabrik-pabrik mencari pemasukan tambahan dari pemanfaatan limbah. Itu juga mengacu pada orang-orang yang selingkuh.

Lihat Juga : Kisah Tragis Permaisuri Inggris Anne Boleyn yang Berakhir Dipenggal

Tindakan tegas terhadap para pasangan yang dianggap kumpul kebo disebut bagian dari upaya pemerintah menghapus budaya "kapitalis" atau "anti-sosialis" ke tengah masyarakat.

Pemerintah rezim Kim Jong Un menganggap para pasangan itu sebagai warga yang tidak setia sehingga harus dijatuhkan tindakan keras.

Pemerintah mengumumkan menyelidiki pasangan kumpul kebo pada 22 Februari ketika Kementerian Keamanan Sosial memasukkan daftar orang-orang anti-partai dan kontra-revolusioner.

Daftar tersebut termasuk perampokan, perkosaan, penculikan anak, pelanggaran terhadap partai dan aparatur pemerintah termasuk keluarga mereka, menulis surat komplain tanpa identitas, dan grafiti. Pelanggaran-pelanggaran itu akan mendapatkan hukuman keras.

Lihat Juga : Jadwal Lengkap Prosesi Penobatan Raja Charles III, Jam Berapa di RI?

"Segera setelah mereka mengumumkan, otoritas pengadilan melakukan tindakan kepada warga untuk secara sukarela menyerahkan diri karena melakukan kejahatan yang mengancam sistem sosialis," tutur salah satu sumber.

"Pasangan tak menikah yang tak terdaftar secara hukum, diperintahkan menyerah dalam waktu sebulan."