Jokowi di KTT ASEAN: RI Siap Bicara dengan Junta Militer Myanmar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia siap berbicara dengan junta militer Myanmar menyusul kekerasan hingga krisis politik yang terus memburuk di negara itu akibat kudeta 2021 lalu.

Pernyataan itu diungkap Jokowi saat menggelar konferensi pers usai konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Kamis (11/5).

Lihat Juga : Rusia Makin 'Kritis' di Ukraina, Putin Perintahkan Warga Wajib Militer

"Indonesia siap berbicara dengan siapapun termasuk dengan junta dan seluruh stakeholder [pihak terkait] di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan," ujar Jokowi.

Ia lalu menegaskan bahwa pendekatan Indonesia terhadap Myanmar ini bukan berarti mengakui junta militer sebagai pemerintahan sah negara itu.

"Dan yang penting untuk saya tegaskan bahwa engagement, bukan recognition, melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan," ujar dia lagi.

Soal pertemuan dengan junta militer itu pernah ia singgung pada awal Februari lalu. Pemerintah Indonesia berencana mengirim jenderal ke Myanmar untuk berdialog dengan junta militer.

[Gambas:Video CNN]

Jokowi berharap langkah ini bisa membuat transisi menuju demokrasi di Myanmar.

"Ini soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di sini, di Indonesia, situasinya sama," kata Jokowi saat wawancara eksklusif dengan Reuters pada Februari.

Di kesempatan kali ini, Jokowi bercerita dirinya menyampaikan persatuan blok Asia Tenggara di KTT ASEAN. Tanpa persatuan, lanjut dia, blok Asia Tenggara ini bisa pecah.

"Tanpa kesatuan akan mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN, dan saya tidak yakin tidak satupun. Saya ulang, saya yakin tidak satupun negara ASEAN menginginkan hal tersebut," kata Jokowi.

Lihat Juga : WN Rusia Tewas akibat Serangan Israel di Jalur Gaza Palestina

Lebih lanjut, ia mengatakan tak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar.

Menurut dia, kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi.

Myanmar berada dalam krisis usai junta militer menggulingkan pemerintah yang sah pada 1 Februari 2021 lalu. Junta militer pun menculik Presiden Myanmar Win Myint hingga penasihat negara (pemimpin de facto Myanmar) sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.

Warga kemudian merespons kudeta itu dengan menggelar demo menolak pemerintahan junta. Namun, junta menanggapi dengan kekuatan berlebih. Mereka bahkan tak segan membunuh siapa yang menentang kekuasaannya.

Dua bulan setelah kudeta, ASEAN turun tangan. Organisasi ini menggelar pertemuan khusus yang menghadirkan kepala negara anggota, termasuk junta militer Myanmar Min Aung Hlaing, pada April 2021 di Jakarta

Pertemuan itu menghasilkan lima poin konsensus. Poin-poin itu di antaranya kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, dan harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai.

Selain hal tersebut, poin kesepakatan itu juga menyebutkan ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar.

Namun, sampai sekarang junta dianggap tak melaksanakan poin konsensus itu dan masih melakukan kekerasan di Myanmar. Presiden Jokowi juga mengakui dalam KTT ASEAN kali ini bahwa tidak ada kemajuan berarti dari penerapan lima poin konsensus tersebut.