Profil Taipan Telekomunikasi Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra

Miliarder dan mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, meminta 'izin' untuk kembali ke negaranya setelah mengasingkan diri selama 17 tahun di luar negeri.

"Saya meminta izin lagi. Saya putuskan untuk pulang menengok cucu-cucu saya bulan Juli, sebelum ulang tahun saya," kata Thaksin dalam twitnya, dilansir dari Reuters.

Ia menambahkan, "Saya ingin izin. Sudah 17 tahun saya terpisah dari keluarga saya. Saya sudah tua."

Permintaan 'izin' pulang Thaksin ke Thailand dilakukan hanya beberapa hari jelang pemilihan umum pada Minggu, 14 Mei 2023.

Lihat Juga : Profil Paetongtarn Shinawatra, Kandidat Kuat Perdana Menteri Thailand

Putri bungsunya, Paetongtarn Shinawatra, turut mencalonkan diri dalam pemilu, dari Partai Pheu Thai. Dia digadang-gadang menjadi calon PM kuat melawan perdana menteri petahana, Prayuth Chan-o-cha.

Popularitas Paetongtarn sebenarnya tak lepas dari bayang-bayang sang ayah. Semasa pemerintahan ayahnya, Paetongtarn kerap mendampingi sang ayah di berbagai kegiatan resmi pemerintah.

Selain itu terlepas dari ketidakhadiran Thaksin secara fisik, pengaruhnya atas Partai Pheu Thai juga tetap kuat.

[Gambas:Video CNN]

Profil Thaksin Shinawatra

Dilansir dari Al Jazeera, Thaksin terpilih sebagai PM Thailand pada tahun 2001. Ia adalah seorang taipan di bidang telekomunikasi, yang beralih menjadi politisi.

Semasa kampanye, eks PM berusia 73 tahun itu banyak mendapat dukungan terutama dari masyarakat kelas bawah di pedesaan Thailand, khususnya di wilayah utara dan timur laut.

Dukungan pada Thaksin bagi masyarakat kelas bawah disebabkan oleh kebijakannya yang pro rakyat seperti kesejahteraan desa, pinjaman pedesaan dengan bunga rendah, dan skema penciptaan lapangan kerja.

Lihat Juga : Daftar Nama Calon Perdana Menteri Thailand Jelang Pemilu 14 Mei

Thaksin adalah perdana menteri Thailand pertama yang menyelesaikan masa jabatan penuh, bahkan terpilih kembali dalam kemenangan telak tahun 2005.

Bisnisnya di bidang telekomunikasi bermula dari sebuah dealer komputer kecil tahun 1987, yang kemudian berkembang menjadi Shin Corporation, konglomerat telekomunikasi terbesar di Thailand.

Semasa menjabat PM, Thaksin mulai didera berbagai tuduhan korupsi dari para kritikus. Perusahaan telekomunikasinya dituding mendapat untung besar dari kontrak dan konsesi (pemberian izin atau hak) pemerintah.

Tuduhan korupsi dan penghinaan monarki ini berujung pada demonstrasi besar yang dimotori oleh Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (People Alliance for Democracy/PAD).

Lihat Juga : Korban WNI Membeludak, Jokowi Ajak ASEAN Tindak Tegas Pelaku TPPO

Aksi protes ini lah yang membuka jalan bagi militer untuk melancarkan kudeta pada September 2006, saat Thaksin berada di luar negeri.

Pada Oktober 2008, Mahkamah Agung Thailand memutuskan Thaksin Shinawatra bersalah karena melanggar UU konflik kepentingan ketika menjabat PM. Selain itu kekayaannya pun dibekukan oleh pemerintah.

Hal ini membuatnya memutuskan untuk mengasingkan diri di Dubai dan London sejak saat itu. Dia memilih mengasingkan diri untuk menghindari hukuman penjara, yang menurutnya bermotivasi politik.

Sementara itu menanggapi kemungkinan kepulangan Thaksin, PM Prayuth mengatakan semua itu tergantung pada sistem peradilan.

"Terserah dia, terserah sistem peradilan," pungkas Prayuth.