Pita Siap Tebang Militer dan Hadapi Jalan Terjal Jadi PM Thailand

Ketua 'Partai Anak Muda' atau Move Forward Party (MFP) Pita Limjaroenrat mengatakan akan melakukan demiliterisasi Thailand jika nantinya berhasil membentuk pemerintahan dan menjadi perdana menteri. 

MFP menang di pemilihan umum Thailand yang berlangsung pada 14 Mei lalu. Saat wawancara dengan CNN, Pita mengatakan prioritas kebijakannya selama empat tahun ke depan yakni melakukan demiliterisasi, demonopolisasi, dan mendesentralisasikan Thailand.

Lihat Juga : Fakta Move Forward, 'Partai Anak Muda' Pemenang Pemilu Thailand

"Dengan pendekatan tiga cabang, itulah satu-satunya cara agar kita mendemokratisasi Thailand dan memastikan Thailand kembali ke bisnis, Thailand kembali ke arena global," kata dia seperti dikutip CNN yang tayang Rabu (17/5).

Ia lalu berujar, "Dan memastikan bahwa negara [tidak hanya] berkontribusi tetapi juga menguntungkan dengan definisi globalisasi."

Di pemilu pekan lalu, MFP meraih banyak suara dari kalangan anak muda karena gebrakannya.

Partai ini ingin mengubah undang-undang lese majeste, mengusulkan perubahan struktur militer, mengurangi anggaran militer dan jenderal. MFP juga ingin membuat militer menjadi instansi yang transparan dan akuntabel.

[Gambas:Video CNN]

Menyoal banjir dukungan itu, Pita mengatakan usulan partainya satu frekuensi dengan keresahan kalangan muda dan masyarakat umum Thailand.

"Sangat jelas orang menuntut perubahan di sini, di Thailand. Sangat jelas sentimen zaman telah berubah dan kami mengembangkan kesepakatan untuk hari baru di sini," ujar Pita.

Meski meraup banyak suara di pemilu, langkah Pita untuk sepenuhnya menguasai negara itu masih terjal.

Lihat Juga : 'Partai Anak Muda' Thailand Menang Pemilu, Siap Tebas Rezim Militer?

Ia harus membentuk koalisi. Salah satu partai yang akan berkoalisi yakni Pheu Thai, yang menempati posisi kedua dalam pemilu. Selain itu, Pita dan koalisinya harus mendapat suara mayoritas di majelis rendah parlemen untuk membentuk pemerintahan.

Parlemen di Thailand terbagi menjadi dua bagian, 500 anggota majelis rendah dan 250 majelis tinggi atau senat.

Senat inilah yang disebut-sebut menjadi penghalang Pita naik ke tampuk kekuasaan karena dipilih Angkatan Bersenjata Thailand (Kong Thap Thai). Para senat ini di periode sebelumnya memilih kandidat yang pro-militer.

Sebuah partai atau koalisi perlu memenangkan suara mayoritas di kedua majelis untuk bisa menjadi perdana menteri dan membentuk pemerintahan.

Menanggapi kondisi itu, Pita mengatakan persatuan para senator tak sama dengan empat tahun lalu saat mereka memilih Prayuth Chan-o-cha sebagai PM.

Lanjut ke sebelah...

Ia menilai senator itu harus mempertimbangkan opini publik yang signifikan, yang sudah berkembang sejak 2019. Pada 2019 dan hari-hari setelahnya, banyak demonstrasi di Thailand yang menuntut penghapusan UU kerajaan dan memprotes pemerintah.

"Jika kami terus berkomunikasi dan kami terus menjelaskan apa yang kami coba lakukan untuk negara, dan seberapa baik kami bermaksud untuk masa depan negara ini, saya pikir itu tidak akan menjadi penghalang jalan yang signifikan," ucap dia.

"Dan harga yang harus dibayar, biaya melawan 25 juta suara di Thailand ini akan sangat besar," imbuhnya.

Lihat Juga : Impikan Pemimpin Bersih, Warga Thailand Bergerak ke Ikut Pemilu

Pita juga mengatakan akan meminimalisir risiko pemberontakan atau subversi jika militer Thailand mencoba menumbangkan hasil pemilu.

Pendahulunya, Move Forward, Future Forward Party (FFP), memenangkan kursi terbanyak ketiga dalam pemilu 2019. Tak lama setelah itu, beberapa pimpinan partai dilarang berpolitik. Partai tersebut kemudian dibubarkan usai pengadilan memutuskan FFP melanggar aturan keuangan pemilu.

Thailand merupakan negara yang akrab dengan kudeta sejak 1932, termasuk dua kudeta dalam 17 tahun terakhir.

Namun, Pita mengaku siap dengan segala apa yang terjadi di masa depan. Ia mengatakan punya tim kuat di sekelilingnya untuk memastikan mereka bukan target yang mudah.

[Gambas:Video CNN]

"Saya tak khawatir, tapi saya juga tak ceroboh. Saya telah berkecimpung dalam politik di Thailand selama 20 tahun terakhir, jadi saya bisa melihat kebrutalan politik," katanya.

Pita juga menerangkan ada serangan profesional dan pribadi terhadap dirinya. Namun, pengalaman di dunia politik selama dua dekade itu dijadikan pegangan olehnya.

Sementara itu, dua hari usai pemilu, Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha mengatakan pembentukan pemerintahan baru sedang dalam proses.

Dia akan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dan kepala kabinet dengan "kemampuan terbaiknya" sembari menunggu pemerintahan baru terbentuk.