Pita Siap Tebang Militer dan Hadapi Jalan Terjal Jadi PM Thailand

Ia menilai senator itu harus mempertimbangkan opini publik yang signifikan, yang sudah berkembang sejak 2019. Pada 2019 dan hari-hari setelahnya, banyak demonstrasi di Thailand yang menuntut penghapusan UU kerajaan dan memprotes pemerintah.

"Jika kami terus berkomunikasi dan kami terus menjelaskan apa yang kami coba lakukan untuk negara, dan seberapa baik kami bermaksud untuk masa depan negara ini, saya pikir itu tidak akan menjadi penghalang jalan yang signifikan," ucap dia.

"Dan harga yang harus dibayar, biaya melawan 25 juta suara di Thailand ini akan sangat besar," imbuhnya.

Lihat Juga : Impikan Pemimpin Bersih, Warga Thailand Bergerak ke Ikut Pemilu

Pita juga mengatakan akan meminimalisir risiko pemberontakan atau subversi jika militer Thailand mencoba menumbangkan hasil pemilu.

Pendahulunya, Move Forward, Future Forward Party (FFP), memenangkan kursi terbanyak ketiga dalam pemilu 2019. Tak lama setelah itu, beberapa pimpinan partai dilarang berpolitik. Partai tersebut kemudian dibubarkan usai pengadilan memutuskan FFP melanggar aturan keuangan pemilu.

Thailand merupakan negara yang akrab dengan kudeta sejak 1932, termasuk dua kudeta dalam 17 tahun terakhir.

Namun, Pita mengaku siap dengan segala apa yang terjadi di masa depan. Ia mengatakan punya tim kuat di sekelilingnya untuk memastikan mereka bukan target yang mudah.

"Saya tak khawatir, tapi saya juga tak ceroboh. Saya telah berkecimpung dalam politik di Thailand selama 20 tahun terakhir, jadi saya bisa melihat kebrutalan politik," katanya.

Pita juga menerangkan ada serangan profesional dan pribadi terhadap dirinya. Namun, pengalaman di dunia politik selama dua dekade itu dijadikan pegangan olehnya.

Sementara itu, dua hari usai pemilu, Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha mengatakan pembentukan pemerintahan baru sedang dalam proses.

Dia akan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dan kepala kabinet dengan "kemampuan terbaiknya" sembari menunggu pemerintahan baru terbentuk.