Jakarta, CNN Indonesia --
Sekitar 30 tentara penjaga perdamaian Aliansi Pertahanan Negara Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) terluka buntut bentrok dengan pedemo Serbia di utara Kosovo, Senin (29/5).
Bentrokan itu terjadi setelah sejumlah etnis Albania menjabat sebagai wali kota beberapa wilayah di sana yang mayoritas adalah warga keturunan Serbia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemilihan wali kota itu sendiri sempat diboikot oleh warga Serbia Kosovo usai digelar pada April.
Masyarakat Serbia di kawasan marah karena tak sudi dipimpin oleh orang yang jelas-jelas tidak dipilih oleh mereka. Mereka ingin dipimpin oleh pemerintah daerah yang 'dibekingi' Beograd.
[Gambas:Video CNN]
Protes pun pecah selama sepekan terakhir. Pada Jumat (26/5), tiga dari empat walikota etnis Albania di wilayah itu sampai-sampai dikawal polisi saat ke kantor mereka.
Sebab, mereka dilempari batu oleh masyarakat Serbia Kosovo yang kemudian dibalas aparat dengan tembakan gas air mata dan meriam air demi membubarkan demonstran.
Protes itu pun berlanjut hingga memicu bentrok dan melukai prajurit NATO di kawasan tersebut.
Menteri Pertahanan Hungaria, Kristof Szalay-Bobrovniczky, mengonfirmasi tujuh tentara mereka terluka parah imbas bentrokan tersebut. Para prajurit juga disebut akan dibawa pulang untuk mendapat perawatan.
Bobrovniczky juga mengatakan sebanyak 20 tentara, termasuk tentara Italia, terluka dalam insiden tersebut, demikian dilaporkan Reuters.
Kementerian Pertahanan Italia mengatakan 14 tentara penjaga perdamaian Pasukan Kosovo NATO (KFOR) terluka akibat lemparan "bom molotov, dengan paku, petasan, dan batu di dalamnya" oleh para pengunjuk rasa.
"Kontingen KFOR Italia dan Hungaria menjadi sasaran serangan yang tidak beralasan dan mengalami luka trauma dengan patah tulang dan luka bakar akibat ledakan alat pembakar," demikian keterangan KFOR, seperti dikutip CNN.
Lanjut baca di halaman berikutnya...
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyampaikan simpatinya untuk para tentara KFOR Italia yang terluka dalam bentrokan tersebut. Ia lalu menegaskan pihaknya tak bisa menerima insiden yang merugikan prajuritnya itu.
"Apa yang terjadi sama sekali tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab. Kami tidak akan mentoleransi serangan lebih lanjut terhadap KFOR," ujar Meloni.
Sementara itu, Sekretaris Negara Serbia di Kementerian Pertahanan, Nemanja Starovic, justru mengatakan "banyak" demonstran yang terluka dalam bentrokan. Dia kemudian menuding KFOR menggunakan granat kilat ketika pedemo bersikap "damai" dan memutuskan bubar untuk melanjutkan protes esok pagi.
Keberadaan tentara NATO di kawasan itu sendiri lantaran Serbia dan Kosovo kerap terlibat ketegangan hingga perlu menerjunkan pasukan penjaga perdamaian.
Terkait bentrokan ini, Presiden Serbia Aleksandar Vucic menuding Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti menciptakan ketegangan di wilayah tersebut. Dia lantas meminta warga Serbia di Kosovo untuk menghindari bentrokan dengan tentara NATO.
Di sisi lain, Presiden Kosovo Vjisa Osmani menuduh Vucic mencoba mendestabilisasi negaranya.
"Bangunan ilegal Serbia yang berubah menjadi geng kriminal telah menyerang polisi Kosovo, petugas KFOR dan jurnalis. Mereka yang menjalankan perintah Vucic untuk mengacaukan wilayah utara Kosovo harus diadili," twit Osmani.
Buntut ketegangan ini, Menteri Pertahanan Serbia Milos Vucevic mengatakan Vucic meningkatkan kesiapan tempur tentara mereka ke tingkat tertinggi.
"Ini menyiratkan bahwa segera sebelum pukul 02.00, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Serbia mengeluarkan instruksi tambahan untuk penempatan unit tentara di posisi tertentu yang ditunjuk," kata Vucevic.
Warga Serbia di utara Kosovo selama ini tidak pernah menerima deklarasi kemerdekaan dari negaranya. Selama lebih dari dua dekade usai pemberontakan Albania Kosovo vs pemerintahan Serbia, mereka masih memandang Beograd sebagai ibu kota mereka.
Lebih dari 90 persen populasi di Kosovo sendiri merupakan etnis Albania. Kendati begitu, warga Serbia di utara Kosovo menuntut penerapan kesepakatan 2013 yang dimediasi Uni Eropa untuk membentuk asosiasi kotamadya otonom di wilayah mereka.