Rusia: Hak Warga Serbia Kosovo Harus Dilindungi

Rusia memberikan dukungan bagi warga Serbia di Kosovo dan menegaskan hak mereka perlu dilindungi menyusul demonstrasi berujung kerusuhan di negara tersebut.

Juru bicara kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, menyatakan Kremlin mendukung Serbia dan warga Serbia di Kosovo tanpa terkecuali.

Lihat Juga : Bos Wagner Blak-blakan soal Rumor Rencana Kudeta Putin

"Kami menganggap semua hak dan kepentingan hukum warga Serbia harus diperhatikan," kata Peskov saat konferensi pers pada Rabu (31/5), seperti dikutip Reuters.

Ia juga menegaskan tak ada ruang untuk aksi provokasi. Rusia juga menyalahkan Kosovo dan negara Barat atas eskalasi di negara Balkan ini. Serbia merupakan salah satu sekutu dekat Negeri Beruang Merah.

Kosovo bergejolak usai warga Serbia di negara itu menggelar demo. Konflik muncul usai banyak calon wali kota yang berasal dari etnis Albania menang di empat wilayah mayoritas warga Serbia di Kosovo dalam pemilihan umum (pemilu) pada April lalu.

[Gambas:Video CNN]

Para warga Serbia di Kosovo padahal menolak terlibat dalam pemilu tersebut. Bentrok pun meletus.

Misi penjaga perdamaian yang dipimpin NATO di Kosovo (KFOR) kemudian turun tangan. Mereka mengirim sekitar 4.000 tentara menangani demo.

Lihat Juga : Eks PM Rusia Sebut Putin Ketar-ketir soal Serangan Balasan Ukraina

Namun, sekitar 30 tentara terluka imbas bentrok dengan demonstran. Kemudian pada Selasa, NATO menambah 700 pasukan ke Kosovo.

Menanggapi konflik tersebut, Presiden Serbia Aleksandar Vucic menempatkan tentara dalam siaga tempur penuh. Ia juga memerintahkan unit untuk bergerak lebih dekat ke perbatasan.

Kosovo dan Serbia sebetulnya sudah berkonflik sejak lama. Rekam jejak konflik kedua negara ini bermula saat pemimpin Yugoslavia, Josip Broz Tito, meninggal pada 1980.

Satu tahun kemudian, protes etnis Albania di wilayah Kosovo pecah. Mereka menuntut Kosovo menjadi republik federal. Sebelumnya, wilayah itu menjadi salah satu provinsi di Serbia.

Lihat Juga : Chechen Siap Tempur di Wilayah Timur Ukraina usai Wagner Tarik Pasukan

Tuntutan tersebut memicu gerakan nasionalisme Serbia. Kemudian pada 1987, Slobodan Milosevic menjadi Presiden Serbia dan bersumpah bakal menumpas separatisme, demikian dikutip Washington Post.

Perang perebutan wilayah pun pecah pada 1998 dan berakhir pada 1999. Lalu pada 2008, Kosovo merdeka dari Serbia. Namun, Beograd menolak mengakui negara itu.

Amerika Serikat dan sebagian besar negara Uni Eropa mengakui kemerdekaan Kosovo, sementara Serbia mengandalkan Rusia dan China untuk mempertahankan wilayahnya.