Pejabat Indonesia dilaporkan bertemu dengan sejumlah diplomat Rusia guna membahas proposal damai terkait perang Rusia-Ukraina.
"Pertemuan semacam itu memang terjadi. Belum ada rinciannya," kata sumber pada Senin (5/6) kepada TASS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, dia tak memberikan informasi lebih lanjut siapa saja yang hadir dalam pertemuan itu. Sumber itu juga tak menjelaskan proposal mana yang dibahas, apakah usulan resmi dari pemerintah Indonesia atau bukan.
CNNIndonesia.com sudah menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dan juru bicara Kedutaan Besar Rusia di Jakarta untuk meminta konfirmasi terkait pertemuan itu. Namun, keduanya tak segera memberikan komentar.
Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Andrey Rudenko, mengatakan Rusia akan mempertimbangkan semua proposal yang masuk mengenai penyelesaian di Ukraina, termasuk usulan dari Indonesia.
Isu ini menjadi sorotan usai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membacakan proposal perdamaian Rusia-Ukraina dalam pertemuan antar Menhan di acara Shangri-La, Singapura, akhir pekan lalu.
Beberapa poin dalam proposal itu yakni gencatan senjata, pembentukan zona demiliterisasi, dan pengerahan pasukan penjaga perdamaian PBB, serta referendum di wilayah yang disengketakan.
"Yang pertama harus dilakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata," ujar Prabowo, seperti dilansir kantor berita Antara.
Prabowo juga mendesak pasukan Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata guna menciptakan wilayah demiliterisasi.
Namun, Ukraina menolak mentah-mentah proposal tersebut. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov menyatakan usulan tersebut seperti perspektif Rusia.
"Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami [dengan] rencana aneh ini," kata Reznikov, seperti dikutip AFP.
Sementara itu, Rusia menyambut baik proposal tersebut.
"Kami menyambut baik upaya semua negara yang bertujuan untuk mencapai resolusi damai atas konflik ini," tutur Wakil Menteri Pertahanan Rusia Andrei Rudenko seperti dikutip Russia Today.
Meski demikian, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa proposal damai itu datang dari Prabowo sendiri, bukan posisi pemerintah.
(isa/bac)