Pemerintah Venezuela Kecam AS dan Tuding Upaya Interferensi Pilpres

Pemerintah Venezuela menuding Amerika Serikat (AS) melakukan interferensi pada gelaran Pilpres mereka setelah mengeluarkan pernyataan terkait kandidat oposisi.

Sebelumnya, AS melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)nya mendesak Venezuela untuk bertindak transparan, bebas atau netral, dan adil dalam Pilpres 2024. Pernyataan itu dikeluarkan Negara Paman SAM setelah salah satu kandidat Pilpres Venezuela, Maria Corina Machado, didiskualifikasi.

Seperti dilansir Reuters, Sabtu (1/7), Pemerintah Venezuela lalu mengeluarkan pernyataan keras merespons AS.

Mereka menyatakan, "Dengan tegas menolak upaya baru pemerintah Amerika Serikat untuk mencampuri urusan dalam negerinya."

Pemerintah Venezuela pun menegaskan tindakannya sebagai negara berdaulat dan merdeka.

Lihat Juga : Keti Koti, Raja Belanda Diharapkan Minta Maaf untuk Sejarah Perbudakan

Sebelumnya, Maria Machado--salah satu tokoh oposisi--yang menjadi kandidat favorit untuk Pilpres Venezuela telah dilarang memegang jabatan publik selama 15 tahun.

Reuters mewartakan mantan anggota DPR yang kini berusia 55 itu sebelumnya selalu unggul dalam survei dibandingkan 12 kandidat lain dalam pemilihan pendahuluan untuk menghadapi Presiden petahana Nicolas Maduro pada Pilpres 2024

Machado juga kini dilarang untuk meninggalkan Venezuela sejak sembilan tahun lalu. 

Sebelumnya dia juga pernah dilarang menduduki jabatan negara selama 12 bulan pada 2015 silam karena mendukung sanksi AS terhadap pemerintahan Maduro.

Merespons pencekalan dirinya saat ini, Machado kepada para pendukungnya pada Kamis lalu mengatakan, "Larangan oleh rezim itu adalah sampah, itu berarti nol."

Dia pun menegaskan hal itu menunjukkan pemerintahan Maduro sedang menuju kekalahan.

Kubu oposisi mengatakan selama bertahun-tahun bahwa larangan menduduki jabatan politik digunakan partai yang berkuasa untuk memotong peluang perubahan politik di negara tersebut.

Korban lainnya selain Machado adalah Henrique Capriles, yang telah dua kali mencalonkan diri sebagai presiden. Namun, upaya Capriles itu terjegal karena larangan menduduki jabatan publik selama 15 tahun pada 2017 lalu.

Lihat Juga : KBRI Paris: Tak Ada WNI Terdampak Kerusuhan di Prancis