Biden Kritik Kabinet Netanyahu karena Terdapat Para Ekstremis Israel

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengkritik kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dinilai berkontribusi dalam kekacauan di Tepi Barat, wilayah yang dicaplok dari Palestina.

Biden mengatakan ada anggota kabinet sang PM yang merasa bahwa mereka bebas melakukan pendudukan di Tepi Barat. Menurutnya, hal itu adalah "bagian dari masalah" sebab ia jelas-jelas mengedepankan solusi dua negara.

"Saya adalah salah satu dari mereka yang percaya bahwa keamanan tertinggi Israel terletak pada solusi dua negara," kata Biden dalam wawancara bersama CNN, seperti dikutip Times of Israel, Minggu (9/7).

"Saya pikir itu adalah kesalahan untuk berpikir demikian, seperti yang dilakukan beberapa anggota kabinetnya (Netanyahu). Ini adalah salah satu anggota kabinet paling ekstrem yang pernah saya lihat," lanjut Biden.

Menurut Biden, beberapa anggota kabinet Israel ini mengingatkan dia dengan era pemerintahan Golda Meir, perdana menteri Israel periode 1969-1974. Selama memimpin Israel, Golda dikenal sebagai pemimpin perempuan bertangan besi.

Dalam kesempatan itu, Biden juga menambahkan bahwa kekuasaan Palestina telah "kehilangan otoritasnya" meski bukan hanya karena Israel. Akibatnya, ada ekstremisme yang telah diciptakan di antara orang-orang Palestina.

"Ada beberapa elemen yang sangat ekstrem," kata Biden.

Selama ini, memang tidak ada anggota kabinet Israel yang tercatat mendukung solusi dua negara, solusi yang diusulkan komisi bentukan Inggris untuk mendamaikan Israel-Palestina dengan memisahkan keduanya.

Banyak anggota kabinet yang mendukung pencaplokan wilayah Tepi Barat tanpa memberikan hak yang sama kepada warga Palestina di daerah tersebut.

Hal ini juga terlihat pada perintah Netanyahu bulan lalu yang meminta partainya "menghancurkan" aspirasi Palestina untuk menjadi sebuah negara.

Dalam kabinet Netanyahu sendiri, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich merupakan beberapa pihak yang terang-terangan menentang Palestina.

Keduanya bersumpah menentang segala tindakan yang bertujuan memperkuat Palestina serta menentang keras pembentukan negara Palestina. Mereka juga memperluas pendudukan Israel di Tepi Barat.

Seiring dengan ini, Amerika Serikat belakangan pun mulai menghindari kedua menteri dalam kabinet Netanyahu itu. Bulan lalu, Gedung Putih bahkan menyatakan kekhawatiran atas pengaruh sayap kanan koalisi Netanyahu mengenai kebijakan, termasuk soal permukiman dan reformasi peradilan.

Ben-Gvir sudah buka suara soal pernyataan Biden ini. Ia tak terima disebut seorang ekstremis lantaran menurutnya tindakan yang diambil semata-mata demi Israel.

"Dengan cara apa saya disebut sebagai ekstremis? Dengan membagi-bagikan senjata kepada warga Israel sehingga mereka bisa membela diri? Dengan memberikan dukungan penuh kepada para tentara dan perwira kami?" tanya Ben-Gvir.

"Saya mengundang Biden untuk mengunjungi Yerusalem dan Hebron untuk melihat bahwa ekstremisme kami ekstrem, cinta yang sangat besar bagi negara Israel."