PM India Modi Kecam Kekerasan Seksual Manipur: Tak Akan Bisa Dimaafkan

Perdana Menteri India Narendra Modi mengecam aksi pelecehan seksual terhadap dua perempuan Suku Meitei di negara bagian Manipur, yang belakangan heboh hingga memicu amarah satu negara.

"Hati saya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Insiden di Manipur memalukan bagi masyarakat sipil mana pun," kata Modi seperti dikutip CNN, Kamis (21/7).

"Apa yang terjadi dengan putri-putri Manipur tidak akan pernah bisa dimaafkan," tegas dia.

Modi menyampaikan kecaman ini setelah sebuah video viral di media sosial merekam dua perempuan Suku Meitei diarak telanjang dan dilecehkan secara seksual oleh pria yang tampak berasal dari Suku Kuki.

Lihat Juga : Dua Wanita Diarak Telanjang hingga Diperkosa Beramai-ramai di India

Insiden itu terjadi pada 4 Mei, sehari setelah kedua suku itu bentrok pada 3 Mei. Bentrokan dipicu karena Suku Meitei mengajukan petisi untuk mendapatkan status suku khusus.

Baru-baru ini Suku Meitei memang mengajukan status khusus antara lain agar memungkinkan mereka membeli tanah dan bekerja sebagai pegawai negeri.

Suku Kuki pun tak terima dan melakukan keributan dengan Meitei hingga lebih dari 100 orang tewas dan puluhan ribu orang mengungsi.

[Gambas:Video CNN]

Atas aksi ini, Modi menegaskan bahwa "hukum akan berjalan dengan sekuat tenaga."

Mahkamah Agung India juga mendorong pemerintah federal dan Manipur untuk mengambil langkah cepat guna meminta pertanggungjawaban para pelaku dan "memastikan insiden semacam itu tak terulang."

"Menggunakan perempuan sebagai instrumen untuk melakukan kekerasan sama sekali tidak dapat diterima dalam demokrasi konstitusional," demikian keterangan pengadilan.

Lihat Juga : Jegal Ukraina Ekspor Gandum, Rusia Ancam Bom Pelabuhan-Kapal Sipil

Polisi India sejauh ini telah menangkap para pelaku yang diduga mengarak dan melakukan kekerasan.

"Empat tersangka utama ditangkap dalam kasus video viral," kata polisi Manipur di Twitter, seperti dikutip AFP, Kamis (21/7).

Sementara itu, kepala menteri Manipur, N Biren Singh, mengatakan bahwa pihaknya "memastikan tindakan tegas diambil terhadap semua pelaku, termasuk mempertimbangkan kemungkinan hukuman mati."