ASEAN dan Isu Myanmar hingga Laut China Selatan yang Terkatung-katung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menutup konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta pada Kamis (7/9). Dengan ini, keketuaan Indonesia di ASEAN selama setahun akhirnya rampung.

Pertemuan puncak ini menghasilkan sejumlah kesepakatan dan dokumen. Pengamat menyampaikan apresiasi sekaligus kritik ke Indonesia selama menjadi ketua terutama soal krisis Myanmar dan kode etik atau Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan.

Lihat Juga : Hasil G20 India Lebih 'Lembek' Hadapi Invasi Rusia Ketimbang G20 Bali

Menyoal krisis Myanmar, Kepala Departemen Hubungan Internasional CSIS Indonesia, Lina Alexandra, mengatakan terdapat pernyataan-pernyataan dari deklarasi KTT yang sifatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya.

"Pada tataran tertentu saya rasa menunjukkan adanya soliditas dan kesatuan ASEAN. Tentu, patut kita apresiasi," kata Lina saat diskusi hasil KTT ASEAN ke-43 yang disiarkan di YouTube CSIS Indonesia.

Kesatuan itu, lanjut dia, tercermin usai kepala negara melewatkan Myanmar menjadi ketua ASEAN 2026, yang kemudian diganti Filipina.

Selain itu, dalam dokumen "Chairman's Statement of the 43rd ASEAN Summit," ASEAN meminta junta menghentikan kekerasan dan menyerang kelompok sipil.

[Gambas:Video CNN]

ASEAN juga mengecam keras aksi kekerasan yang meningkat dan memperpanjang penderitaan rakyat Myanmar.

"Dalam hal ini, kami sangat serius prihatin dengan kurangnya kemajuan substansial dalam implementasinya oleh Otoritas di Myanmar, meskipun mereka berkomitmen terhadap 5PC April 2021," demikian dokumen itu.

Lina kemudian mempertanyakan penggunaan terminologi "otoritas di Myanmar". Menurut dia, frasa tersebut menimbulkan kebingungan soal siapa yang dimaksud.

"Yang ini semacam kerancuan tentang penyebutan otoritas Myanmar," ungkap dia.

[Gambas:Youtube]

Merujuk ke kesepakatan ASEAN, Myanmar tak diundang di pertemuan tingkat tinggi, misalnya pertemuan antar Menlu atau KTT.

Langkah itu diambil karena Myanmar dianggap mengabaikan konsensus lima poin yang sudah disepakati.

Lina mengungkapkan banyak pihak berharap ketidakhadiran perwakilan politik Myanmar bisa diikuti di forum lain.

"Banyak pertanyaan misalnya apakah ini bisa diterapkan di Pertemuan Menteri Pertahanan yang juga bisa dikategorikan pertemuan tingkat tinggi, jika tidak ada kemajuan signifikan 5 PC," ujar Lina.

Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) merupakan mekanisme konsultatif dan kerjasama pertahanan tertinggi di ASEAN. Pada Juni 2022, di bawah keketuaan Kamboja, Menhan Myanmar versi junta Jenderal Mya Tun Oo menghadiri ADMM.

Lihat Juga : PM Modi Tegur Trudeau saat KTT G20 Gegara Demo Etnis Sikh di Kanada

Diplomasi senyap RI

Di kesempatan itu, Lina juga menyoroti upaya Indonesia yakni quite diplomacy atau diplomasi senyap untuk menyelesaikan krisis di Myanmar..

Pendekatan tersebut, lanjut dia, kadang perlu dilakukan untuk menciptakan situasi kondusif demi terciptanya dialog inklusif.

Namun, Lina juga mengatakan seharusnya Indonesia transparan terkait langkah tersebut dan menjelaskan ke mana arah diplomasi itu.

"Mengapa itu penting? Karena kalau tidak, akan menciptakan kebingungan bagi stakeholder di Myanmar terutama kelompok pro-demokrasi, dan negara anggota ASEAN sendiri," ujar Lina.

Ia kemudian berujar, "Sehingga tak heran ada manuver di samping yang dilakukan Indonesia sebagai ketua ASEAN."

Lina tak menjelaskan lebih lanjut pihak mana yang melakukan manuver selain Indonesia.

Namun, pada Juni lalu, Thailand menjadi sorotan usai menggelar rapat yang diklaim membantu ASEAN menangani krisis Myanmar di Pattaya.

Menurut laporan pertemuan itu dihadiri perwakilan tujuh anggota ASEAN, termasuk junta, China, dan India.

Setelah pertemuan rampung, Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai mengklaim ada kemajuan dan semua peserta rapat senang.

Lina lalu menjelaskan bahwa manuver dari pihak bisa saja dihindari dengan adanya mekanisme troika.

Langkah ini berupa konsultasi informal ke Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023, Laos, dan Malaysia yang akan menjadi ketua pada 2025.

"Mudah-mudahan mekanisme troika ini bisa mencegah adanya manuver-manuver yang tidak sejalan, tidak selaras dengan kerangka ASEAN," ucap dia.

Lina juga mengapresiasi mekanisme troika yang akan berlaku tahun depan.

"Ini titik awal, satu inisiatif yang baik dan menangkap masukan dari pihak yang mengamati itu Myanmar."

Meski demikian, Lina juga menegaskan mekanisme itu seharusnya punya peran yang lebih daripada sekadar titik awal.

Ia mempertanyakan apakah troika ini menjadi dasa meresmikan special envoy atau utusan khusus, mengingat ada tiga negara yang bertanggung jawab.

"Dan apa yang dihasilkan dari mekanisme trioka ini? Kalau dulu satu ketua yang bertanggung jawab memfasilitasi untuk menyelesaikan krisis di Myanmar, sekarang tiga," ungkap dia.

Berlanjut ke halaman berikutnya >>>

Keanggotaan Timor Leste

Persoalan keanggotaan Timor Leste di ASEAN juga menjadi sorotan. Di KTT Labuan Bajo, ASEAN berhasil mengeluarkan roadmap atau peta jalan keanggotaan Timor Leste.

Lina mempertanyakan di KTT ke-43, peninjauan dan pengawasan terhadap Timor Leste. Berdasarkan peta jalan itu, Sekretaris ASEAN yang mengawasi dan melakukan peninjauan lalu melaporkan ke Dewan Koordinasi ASEAN (ACC).

"Sayangnya, roadmap ini tidak ada timeline secara spesifik. Ini jadi pertanyaan bagaimana cara memonitor kalau timeline tidak begitu jelas?" kata Lina.

Lihat Juga : 5 Poin Penting Hasil KTT ke-43 ASEAN di Jakarta

Sengketa Laut China Selatan makin jauh dari harapan

Sementara itu, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia, Shafiah Muhibat, mengkritik sol CoC di Laut China Selatan.

"Ini tentunya yang disebut pencapaian jauh dari harapan. Kalau dirunut beberapa tahun belakangan ini, memang proses Code of Conduct ini berjalan cukup pelan," kata Shafiah.

Pencapaian yang ia maksud merujuk pernyataan dalam dokumen ketua ASEAN tahun ini, Indonesia, bertajuk "Chairman's Statement of the 43th ASEAN Summit."

Dalam dokumen tersebut tertuang kepala negara anggota ASEAN menyambut percepatan negosiasi CoC dan penyelesaian pembacaan draf tunggal teks negosiasi kode etik ini.

"Kami menyambut baik kemajuan yang dicapai sejauh ini dalam perundingan yang sedang berlangsung mengenai Kode Etik di Laut China Selatan (C0C) termasuk penyelesaian pembacaan kedua dari Draf Tunggal Teks Negosiasi CoC (SDNT), dan mengadopsi pedoman untuk mempercepat kesimpulan awal Kode Etik yang Efektif dan Substantif di Laut China Selatan," demikian bunyi pernyataan ketua ASEAN di poin ke-157.

Lihat Juga : Jokowi: ASEAN Tak Akan Tersandera Isu Myanmar

Di kesempatan itu, Shafiah mengatakan banyak pihak yang berekspektasi lebih tinggi soal CoC di bawah keketuaan Indonesia.

"Ketika Indonesia memulai keketuaannya tahun ini sebenarnya cukup tinggi ekspektasi yang dimiliki banyak negara supaya proses negosiasi CoC bisa berjalan lebih cepat," kata dia.

Shafiah kemudian berujar, "Kalau kita lihat selama satu tahun ini yang bisa dibilang pencapaian adalah dua hal yang saya sebutkan sebelumnya [percepatan dan penyelesaian pembacaan draf]."

CoC merupakan pedoman untuk mengatur tingkah laku negara-negara di Laut China Selatan. Perairan menjadi sengketa karena bersinggungan dengan zona eksklusif ekonomi dengan sejumlah negara.

China mengklaim sebagian besar wilayah LCS merupakan wilayahnya. Meski sudah ditolak Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016, Beijing tetap kekeh membangun pulau hingga fasilitas militer di kepulauan LCS seperti Spratly dan Paracel.