Kemlu Sebut Tak Ada Negara yang Singgung Isu Papua di Sidang PBB

CNN Indonesia

Jumat, 29 Sep 2023 20:30 WIB

Usai sempat diungkit sejumlah negara di tahun-tahun sebelumnya, isu Papua tak lagi diangkat dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York, AS, pekan lalu. (Spencer Platt/Getty Images/AFP)

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan tak ada satu pun negara yang menyinggung soal isu Papua selama Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-78 digelar di New York, Amerika Serikat, pekan lalu.

"Sidang Majelis Umum PBB tahun ini tidak menyinggung terkait Papua. Jadi NKRI sudah semakin dihormati negara lain," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI, Tri Tharyat, saat press briefing di Kemlu RI, Jumat (29/9).

Lihat Juga :

ANALISIS

Kenapa Timor Leste dan Kepulauan Solomon Kini Puji RI di PBB?

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tri menjelaskan masyarakat global mulai menghormati RI karena melihat berbagai upaya Indonesia dalam mengembangkan dan membangun wilayah Papua. RI juga terus melakukan dialog dengan negara lain untuk menjelaskan situasi terkini terkait Papua sehingga tercipta kepercayaan.

"Yang kita lakukan memperoleh tanggapan positif," ucap Tri.

Tri mengakui pada sidang PBB sebelumnya, beberapa negara masih ada yang mengangkat isu Papua untuk dijadikan sorotan dunia.

Dia pun mengatakan upaya Indonesia yang konsisten menjelaskan kondisi pengembangan dan pembangunan Papua cukup banyak membuka mata global.

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga :

Bom Bunuh Diri saat Perayaan Maulid Nabi di Pakistan, 52 Orang Tewas

Kritik terkait masalah Papua sejak dulu memang kerap dilayangkan dalam sidang-sidang PBB. Salah satu yang paling vokal mengkritik RI yakni Vanuatu.

Vanuatu tercatat melayangkan kritik terkait keadaan di wilayah Timur Indonesia ini sejak 2016. Saat itu, Vanuatu dan beberapa negara kepulauan pasifik menyoroti masalah hak asasi manusia (HAM) di Papua dan Papua Barat.

Vanuatu sampai-sampai mendesak RI agar memberikan kebebasan bagi Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

Kritik Vanuatu itu terus dilontarkan hingga terakhir pada 2021. Perdana Menteri Vanuatu saat itu, Bob Loughman Weibur, bahkan meminta PBB mengunjungi Papua untuk melakukan penilaian secara independen.

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul artikel pada Sabtu (30/9) terkait dengan informasi terbaru dari pihak terkait.