Kelompok Hamas menyambut baik dukungan dan bantuan mediasi dari Rusia dalam upaya menghentikan serangan Israel ke Jalur Gaza, Palestina.
"Kami mengapresiasi posisi Presiden Rusia, Vladimir Putin, terkait agresi Zionis yang sedang berlangsung terhadap rakyat kami," sebut kelompok Hamas dalam pernyataannya, diberitakan CNN, Sabtu (14/10).
"Serta penolakan Putin terhadap pengepungan Gaza, pemotongan pasokan bantuan, dan penargetan warga sipil di sana," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada Rabu (11/10) mendesak kedua belah pihak dalam perang ini, yakni Hamas dan Israel, untuk "meminimalkan atau mengurangi hingga nol" korban sipil.
Pada Jumat (13/10) lalu, Putin menegaskan kembali dukungan negaranya terhadap pembentukan negara Palestina merdeka dan penerapan resolusi PBB yang relevan.
Putin mengatakan posisi negaranya terhadap perang antara Israel dan Hamas tersebut. Hal itu disampaikan pada sesi pleno Pekan Energi Rusia di Moskow.
"Posisi Rusia, yang baru saja saya sebutkan dan jelaskan, belum berkembang saat ini, bukan sehubungan dengan peristiwa tragis ini, tapi telah berkembang selama beberapa dekade," kata Putin.
"Posisi ini diketahui oleh pihak Israel dan teman-teman kami di Palestina: Kami selalu menganjurkan penerapan resolusi Dewan Keamanan PBB, dengan mempertimbangkan pertama-tama dan terutama pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat," sambung dia.
Putin menyebut konflik di Palestina telah berlangsung lama, dan telah menjadi manifestasi ketidakadilan yang mencapai tingkat yang luar biasa.
Menurut Putin, masalah di tanah Palestina merupakan sesuatu di jantung setiap orang di wilayah tersebut.
Dia menekankan bahwa perluasan zona konflik dapat menimbulkan konsekuensi serius. Menurut Putin, dalam beberapa tahun terakhir, fokusnya adalah pada pemenuhan kebutuhan material penduduk yang tinggal di wilayah Palestina.
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengerahkan dua kapal parang Angkatan Laut Kerajaan Inggris dan pesawat pengintai ke Mediterania timur untuk membantu Israel.
Bantuan itu diklaim untuk memperkuat stabilitas regional dan mencegah meluasnya konflik.
Kantor Perdana Menteri Rishi Sunak, Downing Street, mengatakan selain dua kapal perang dan pesawat pengintai P8, turut dikirim tiga helikopter Merlin dan satu kompi Marinir Kerajaan.
"Kita harus tegas dalam memastikan kejadian mengerikan yang kita lihat minggu ini tidak terulang kembali," kata Sunak dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Kamis (12/10).
"Bersama sekutu kami, pengerahan militer kelas dunia kami akan mendukung upaya menjamin stabilitas regional dan mencegah eskalasi," jelas dia.
Sunak mengklaim tim militer dan diplomatik Inggris juga bakal mendukung mitra mereka itu untuk membangun kembali keamanan dan memastikan bantuan kemanusiaan mencapai wilayah tersebut.
Sunak juga berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi terkait hal ini. Sunak berharap Mesir bisa memahami gambaran regional yang lebih luas. Ia juga menggarisbawahi pentingnya mendukung warga sipil untuk meninggalkan Gaza.
Selain itu, Sunak juga dijadwalkan berbicara dengan para pemimpin Eropa utara tentang Israel pada pertemuan pertahanan Pasukan Ekspedisi Gabungan di Swedia.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan rencana penyaluran bantuan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) Indonesia ke Jalur Gaza sulit dilakukan.
Hal itu karena warga Gaza sendiri susah untuk keluar dari wilayah tersebut.
"Persoalannya sekarang banyak bantuan kemanusiaan dari Indonesia yang ingin diteruskan ke Jalur Gaza. Persoalannya bukan di pemerintah Indonesia, tapi persoalannya adalah situasi di lapangan. Untuk keluar saja susah apalagi masuk," kata juru bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal dalam press briefing di Kemlu RI, Jumat (13/10).
Iqbal mengatakan dalam situasi konflik seperti itu, yang bisa bergerak hanyalah Komite Internasional Palang Merah (ICRC).
ICRC merupakan organisasi internasional yang bertujuan menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lain.
Adapun ICRC bergerak di bawah hukum perikemanusiaan/humaniter internasional.
"Dalam hukum humaniter, yang bisa bergerak dalam situasi konflik hanya Palang Merah Internasional. Jadi yang paling punya potensi untuk bangun humanitarian corridor itu ICRC. Itu sebabnya Menlu (Retno Marsudi) menghubungi ICRC, sangat di awal konflik menghubungi ICRC dan minta fokusnya ke humanitarian corridor," ujarnya.
Menurut Iqbal, Indonesia telah mengeluarkan peringatan perjalanan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk ormas maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Dengan demikian, ormas dan LSM semestinya menaati peringatan yang dirilis resmi demi keamanan masyarakat RI sendiri tersebut.
Sejak perang pecah, Kemlu RI mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki rencana perjalanan ke wilayah Palestina dan Israel untuk membatalkannya dalam waktu dekat.
Lebih lanjut, Kemlu juga meminta agar WNI di Palestina dan Israel segera meninggalkan kedua wilayah tersebut demi keselamatan mereka.
"Menimbang situasi keamanan terakhir dan demi keselamatan para WNI, pemerintah RI mengimbau agar WNI yang berada di wilayah Palestina maupun Israel segera meninggalkan wilayah tersebut," demikian keterangan Kemlu RI, Selasa (10/10).
(pop/bac)