Dukungan Publik Anjlok Sejak Perang vs Hamas, PM Netanyahu Bela Diri

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu buka suara soal tekanan media dan publik atas respons pemerintah dalam perang melawan kelompok Hamas Palestina yang pecah sejak 7 Oktober lalu.

Tekanan publik ini meningkat dan membuat tingkat dukungan masyarakat terhadap sang perdana menteri terlama Israel itu terus turun sejak perang dengan Hamas kembali pecah.

Di tengah situasi pelik ini, sejumlah surat kabar lokal mengkritik respons pemerintah. Koran terbesar Israel, Yedioth Ahronoth, merilis opini berisi kritikan pedas terhadap Netanyahu yang meyakini bahwa telah terjadi "krisis kepercayaan" yang terus berkembang di antara Netanyahu dan pimpinan militer serta pertahanan.

"Hal ini sangat menghambat kebutuhan untuk fokus pada perang dan pengambilan keputusan, termasuk keputusan yang menyakitkan. Israel sekarang membutuhkan kepemimpinan yang efektif dan berorientasi pada tugas," bunyi laporan Yedioth Ahronoth itu pada Senin (23/10).

Koran itu bahkan membandingkan pemerintah Israel saat ini dengan ketika menghadapi Perang Yom Kippur pada 1973 lalu. Perang itu dipicu oleh serangan Mesir dan Suriah yang membuat Israel tidak siap.

Yedioth Ahronoth menganggap pemerintah Israel saat itu mampu memulihkan kepercayaan diri publik sebelum Israel memenangkan perang.

"Saat ini, Israel sedang mengelola (kebijakan berperang), tetapi Israel tidak memiliki manajemen yang berfungsi," bunyi kritikan koran tersebut.

Kantor Netanyahu lantas mengeluarkan pernyataan bersama dengan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Militer pada Senin malam. Dalam pernyataan itu, Netanyahu menegaskan mereka "harmonis" dan bekerja sama penuh menyikapi situasi yang dialami Israel saat ini.

Netanyahu juga meminta masyarakat menghindari "publikasi palsu yang hanya merugikan persatuan dan kekuatan" Israel.

"Antara Perdana Menteri Netanyahu dan Menteri Pertahanan serta Kepala Staf militer terdapat rasa saling percaya yang utuh dan persatuan yang sudah jelas tujuannya," bunyi pernyataan kantor Netanyahu itu seperti dikutip Reuters.

Dalam pernyataan itu, Netanyahu mengatakan pemerintahannya akan mengambil pelajaran penting dari apa yang terjadi sejak 7 Oktober lalu, ketika Hamas melancarkan serangan dadakan termasuk penyanderaan di wilayah Israel.

Namun, Netanyahu menegaskan ia menentang tekanan untuk bertanggung jawab atas kegagalan pertahanan dalam mencegah serangan dadakan Hamas pada 7 Oktober itu.

Mayoritas warga Israel percaya Netanyahu harus secara terbuka menyatakan pertanggungjawaban atas kegagalan mencegat serangan dadakan kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober.

Sebagian besar warga Israel, terutama yang tinggal di perbatasan dekat Jalur Gaza mengaku kecewa kepada pemerintah Netanyahu. Warga menilai pemerintah Netanyahu lambat melindungi dan mengevakuasi warganya dari serangan milisi Hamas.

Menurut survei surat kabar lokal, Maariv, sebanyak 80 persen responden mengatakan Netanyahu harus mengikuti para menterinya yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, hingga Panglima Militer Israel Herzi Halevi yang telah lebih dulu mengakui pertanggungjawaban mereka soal serangan Hamas pada 7 Oktober lalu.

Dari 80 persen responden itu, sebanyak 69 persennya memilih partai Netanyahu, Likud, dalam pemilihan umum 2022 lalu.

Dalam survei itu, Maariv juga membuka polling soal siapa yang lebih cocok menjadi perdana menteri Israel. Sebanyak 49 persen responden memilih Ketum Partai Persatuan Nasional Benny Gantz, rival Netanyahu, yang lebih pantas menjadi PM, sekitar 28 persen lebih memilih Netanyahu, sementara sisanya ragu-ragu.