Indonesia Sambut Baik Resolusi PBB soal Gencatan Senjata di Gaza

Kementerian Luar Negeri RI menyambut baik Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil mengadopsi resolusi gencatan senjata atas konflik di Jalur Gaza, pada Jumat (27/10).

"Indonesia sambut baik adopsi Resolusi Majelis Umum PBB terkait Perlindungan Warga Sipil dan Penghormatan Kewajiban Hukum & Kemanusiaan di Gaza pada 27 Oktober 2023," tulis Kemlu RI melalui cuitannya di X, media sosial yang dulu bernama Twitter, Sabtu (28/10).

Kemlu kemudian melanjutkan bahwa "Indonesia merupakan salah satu co-sponsor dari resolusi tersebut."

Dalam Sidang Majelis Umum PBB hari kedua, Jumat, sebagian besar anggota sepakat mengadopsi resolusi yang mengupayakan gencatan senjata di Gaza.

Resolusi itu dirancang oleh negara-negara Arab, yang turut menuntut akses pengiriman bantuan ke Gaza serta perlindungan bagi warga sipil.

Keputusan itu diambil dengan 120 suara dukungan dari anggota, 45 suara abstain, dan 14 suara menolak. Di antara negara yang menolak adalah Israel dan Amerika Serikat yang mengkritik resolusi itu tak menyinggung serangan Hamas pada 7 Oktober.

[Gambas:Twitter]

Diberitakan Associated Press, selain menyerukan gencatan senjata, resolusi itu juga menuntut semua pihak segera mematuhi kewajiban berdasarkan undang-undang kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional.

Hal itu guna mewajibkan perlindungan warga sipil dan sekolah, rumah sakit, serta infrastruktur lain yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat.

Resolusi juga menuntut agar pasokan penting diizinkan masuk ke Jalur Gaza dan pekerja kemanusiaan memiliki akses yang berkelanjutan.

Tak hanya itu, resolusi turut berisi seruan kepada Israel untuk membatalkan perintahnya agar warga Gaza mengungsi dari utara ke selatan dan "dengan tegas menolak segala upaya pemindahan paksa penduduk sipil Palestina."

Ini menjadi respons pertama PBB terhadap konflik Hamas vs Israel setelah sebelumnya Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi resolusi apapun.

Meski begitu, resolusi ini cuma berfungsi sebagai barometer opini dunia lantaran tidak mengikat.

Resolusi ini sendiri disambut baik oleh Palestina dan Hamas, serta dikecam keras oleh Israel.

Hamas menyambut baik resolusi karena bisa memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang hingga kini terisolir.

Sementara Israel menganggap resolusi sebagai penghujatan dan menegaskan bakal terus menyerang "sampai kemampuan teror Hamas dihancurkan dan sandera dikembalikan."