AS Sebut Perlu Jeda Perang di Gaza untuk Bebaskan Sandera Hamas

Pemerintah Amerika Serikat menyebut butuh "jeda yang sangat signifikan" untuk membebaskan 240 orang yang masih disandera milisi Hamas, di tengah perang di Gaza.

"Ini adalah sesuatu yang sedang didiskusikan dengan sangat serius dan aktif. Namun belum ada kesepakatan untuk menyelesaikannya," ujar seorang pejabat senior pemerintah AS, Jumat (3/11), dilansir dari Al Jazeera.

Pejabat tersebut, yang tak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa Washington sudah melakukan berbagai cara untuk mengeluarkan para tawanan dari Gaza, termasuk "keterlibatan tidak langsung".

"Kami berharap dan melakukan semua yang kami bisa untuk membebaskan para sandera, tetapi sama sekali tidak ada jaminan, bahwa itu akan terjadi atau kapan itu akan terjadi," ujar pejabat tersebut.

Lihat Juga : Menlu Ungkap Proses Sulit Evakuasi WNI dari Gaza di Tengah Perang

Pernyataan itu disampaikan setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak gencatan senjata sementara sampai Hamas membebaskan semua tawanan, setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di Tel Aviv.

Netanyahu menolak seruan Blinken untuk melakukan "jeda kemanusiaan" guna melindungi warga sipil dan mengizinkan bantuan masuk ke daerah kantong yang terkepung tersebut. Ia menegaskan Israel akan tetap melanjutkan upaya dengan "kekuatan penuh" hingga seluruh tawanan bebas.

Pejabat itu mengklaim pemerintahan Biden telah berdiskusi secara berkelanjutan dengan Israel. Pemerintahan juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai tujuan-tujuannya dan apakah tujuan itu tercapai.

Menurut pejabat Israel, Hamas menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang lainnya dalam serangannya pada 7 Oktober lalu di Israel selatan.

Lihat Juga : Bulan Sabit Merah Palestina Minta Dunia Desak Israel Setop Serang Gaza

Banyak tawanan diyakini masih berada di Gaza, yang telah dibombardir secara intensif oleh pasukan Israel selama hampir satu bulan.

Pejabat Biden juga mengatakan Hamas memberikan daftar warga Palestina yang terluka untuk dievakuasi. Namun hal ini dianggap "tidak dapat diterima" oleh AS, Israel, dan Mesir karena sepertiga dari nama-nama tersebut adalah anggota Hamas.