"Saya mengetahui ada pemilu yang akan diadakan, tapi saya tidak tahu kapan. Saya hanya mengetahui hal tersebut karena kampanye besar-besaran Sisi di jalanan," kata Aya Mohamed, seorang eksekutif pemasaran berusia 35 tahun.
"Saya merasa tak ada bedanya dari pemilu ini karena tak akan ada banyak perubahan berarti," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai panglima militer, Abdul Fattah al-Sisi memimpin penggulingan presiden pertama Mesir yang terpilih pada 2013, Mohamed Mursi, dari Ikhwanul Muslimin. Ia kemudian terpilih menjadi presiden pada tahun berikutnya dengan 97 persen suara.
Sejak saat itu, ia mengawasi tindakan keras yang melanda aktivis liberal dan sayap kiri serta kelompok Islam dan yang menurut kelompok hak asasi manusia telah menyebabkan puluhan ribu orang dipenjara.
Dia terpilih kembali pada 2018, sekali lagi dengan 97 persen. Sisi dan para pendukungnya mengatakan tindakan keras tersebut diperlukan untuk menstabilkan Mesir dan melawan ekstremisme Islam.
![]() |
Dia banyak dilaporkan sudah menampilkan diri sebagai benteng stabilitas ketika konflik meletus di perbatasan Mesir di Libya, dan awal tahun ini di Sudan dan Gaza.
Pemilu ini juga digelar di bawah tekanan ekonomi yang sudah menjadi isu dominan bagi 104 juta jiwa penduduk Mesir.
Beberapa orang mengeluh pemerintah hanya memprioritaskan proyek-proyek besar yang memakan banyak biaya. Sementara itu, negara menanggung lebih banyak utang dan warganya kesulitan menghadapi harga-harga yang melambung tinggi.
"Cukup banyak proyek dan infrastruktur, kami ingin harga turun, kami ingin masyarakat miskin bisa makan dan masyarakat punya penghidupan," kata Imad Atef, seorang penjual sayur di Kairo.
Beberapa analis mengatakan, pemilu yang semula diharapkan pada awal 2024 sengaja dimajukan agar perubahan ekonomi, termasuk devaluasi mata uang yang sudah melemah, dapat dilaksanakan setelah pemungutan suara.
(reuters, tst/end)