Capres Janji RI Bawa ASEAN Atasi Konflik LCS dengan China, Mampukah?

Kawasan ASEAN menjadi sorotan usai disinggung dalam debat calon presiden (debat capres) ketiga di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (7/1).

Dalam debat, para capres mendapat pertanyaan soal inisiatif para pasangan calon terkait konflik Laut Cina Selatan (LCS) dan perundingan kode etik atau Code of Conduct (CoC) antara ASEAN dan China soal LCS yang sudah dua dekade belum juga disepakati.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONAL Ganjar Singgung Rudal Hipersonik di Debat sampai Israel Hadapi ICJ

LCS menjadi wilayah rawan konflik setelah China mengklaim hampir 90 persen peraian tersebut yang tumpang tindih dengan teritorial beberapa negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, hingga Brunei. 

Meski selama ini Indonesia menegaskan tak bersengketa dengan China di Laut China Selatan, sikap agresif Beijing yang getol mengirimkan kapal patroli dan kapal ikannya ke zona ekonomi eksklusif (ZEE) RI di Natuna dekat LCS kerap mengusik Jakarta.

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan Indonesia punya banyak langkah untuk mengatasi konflik di LCS, salah satunya melalui penyelesaian CoC.

"Maka usulan kami sangat jelas dan clear. Apa itu? Kesepakatan sementara. Kenapa kesepakatan sementara? Ini mesti kita dorong dan kita inisiatif agar kita bisa mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan," kata Ganjar.

Anies lalu menanggapi bahwa Ganjar tak menyebut nama ASEAN.

Lihat Juga : RI Kutuk Rencana Israel Mau Usir Paksa Warga Palestina dari Gaza

[Gambas:Video CNN]

"Padahal kata kuncinya di dalam menyelesaikan persoalan ini adalah ASEAN. Dan Indonesia negara terbesar di ASEAN, pendiri ASEAN. Indonesia harus kembali menjadi pemimpin ASEAN yang dominan," ungkap Anies.

Dia juga mengatakan Indonesia tak hanya hadir dalam pertemuan tingkat tinggi blok ini, tetap menjangkau semua negara anggota ASEAN.

"Bila di ASEAN kita membangun kesepakatan, bagaimana kita menata, bagaimana menghadapi kekuatan luar ASEAN. Karena kekuatan luar ASEAN yang datang di sini, maka kita menghadapinya sebagai satu regional," kata Anies.

Ganjar lalu menanggapi bahwa kesepakatan yang diambil di ASEAN perlu proses yang rumit dan panjang.

Prabowo di kesempatan itu menggarisbawahi kekuatan pertahanan seperti patroli hingga satelit terkait kondisi di LCS.

Terlepas dari itu, apakah para capres ini mampu membawa ASEAN mengatasi konflik di LCS?

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Sya'roni Rofii menilai RI bisa saja turut mengatasi masalah di LCS melalui ASEAN.

"Ya sangat mungkin terwujud. Jika pada era Sukarno, Indonesia menggagas Gerakan Non-Blok, semestinya untuk urusan LCS juga pasti bisa. Dan itu tergantung pada Presiden terpilih nanti," kata Sya'roni kepada CNNIndonesia.com, Minggu (7/1).

Presiden terpilih nantinya bisa mengutus Menteri Luar Negeri untuk mengurus soal LCS.

Berkaca pada jejak sejarah politik luar negeri Indonesia, Sya'roni berpendapat RI memiliki DNA sebagai prime mover ASEAN.

"Kemana ASEAN diarahkan sangat bergantung pada navigasi Indonesia. Maka dari itu semestinya presiden Indonesia mendatang berani mendorong untuk menyelesaikan konflik LCS dengan pendekatan Asian's way bukan Western's way," lanjut dia.

Di kesempatan itu, Syaroni juga membeberkan pandangan ketiga capres soal konflik di LCS.

Menurut dia, pasangan calon nomor urut 1 dan 3 cenderung mengusung pendekatan alternatif, sementara paslon 2 cenderung melanjutkan pendekatan yang ada saat ini.

Sya'roni lalu menyarankan ASEAN harus melakukan revitalisasi seiring dengan perubahan lingkungan kawasan yang dinamis.

"Revitalisasi bisa dimulai dari penguatan peran sekretariat ASEAN untuk mengelola persoalan-persoalan yang terjadi di dalam ASEAN," ujar dia.

Pengamat HI itu berharap ASEAN, di beberapa bagian, perlu meniru model Uni Eropa.

Salah satunya meningkatkan peran ASEAN Regional Forum (ARF) untuk menyusun skenario bersama menjaga kawasan. Beberapa langkah itu di antaranya meningkatkan patroli bersama di wilayah laut hingga membangun kesamaan persepsi dalam urusan LCS.

Dia juga menyebut ASEAN masih memiliki PR yang harus diselesaikan.

"PR ASEAN adalah bagaimana menyelesaikan persoalan secara konkret dan terukur. Persoalan pengungsi Rohingya misalnya, tidak lepas dari problem domestik Myanmar, jika persoalan di Myanmar bisa diselesaikan maka tidak akan menjadi masalah bagi tetangganya," lanjut dia.

Namun, persoalan Rohingya tak disebut dalam debat capres ketiga ini.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Sementara itu, Guru besar hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Aleksius Jemadu memberikan pandangan soal CoC.

Ia menyebut CoC bukan solusi konflik di LCS.

China mengklaim sebagian besar wilayah LCS. Meski sudah ditolak Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016, Beijing tetep kekeh membangun pulau hingga fasilitas militer di kepulauan LCS seperti Spratly dan Paracel.

Di beberapa kesempatan, China juga berkonflik dengan Filipina di LCS.

Lihat Juga : Israel Klaim Perang Dunia III Sudah Mulai Lawan 'Islam Radikal' Iran

"Coc tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa wilayah ini. Itu cuma mengurangi eskalasi," kata Aleksius saat wawancara dengan CNN Indonesia TV, Minggu.

Menurut dia, Indonesia perlu mengejar CoC dan mendorong China untuk membahas kode perilaku tersebut.

China, lanjut Aleksius, tak ingin menyelesaikan konflik di LCS secara langsung berhadapan dengan ASEAN, sebagai organisasi.

"Dia [China] maunya one on one," ungkap Guru Besar itu.

CoC ini juga bisa berguna untuk meningkatkan daya tawar atau bargaining tawar ASEAN dalam menghadapi China, sehingga perlu segera diselesaikan.

Menurut sejumlah pihak, proses kesepakatan CoC berjalan lambat.

Pada September lalu, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia, Shafiah Muhibat, mengkritik hasil kesepakatan China dan ASEAN soal CoC di bawah keketuaan Indonesia.

Pilihan Redaksi Kronologi Menteri-Militer Israel Cekcok Saling Teriak di Rapat Kabinet Jemaah Islamiah Libanon Tembakkan Roket ke Israel

"Ini tentunya yang disebut pencapaian jauh dari harapan. Kalau dirunut beberapa tahun belakangan ini, memang proses Code of Conduct ini berjalan cukup pelan," kata Shafiah dalam diskusi yang digelar, Kamis (7/9).

Shafiah mengatakan banyak pihak yang berekspektasi lebih tinggi soal CoC di bawah keketuaan Indonesia.

"Kalau kita lihat selama satu tahun ini yang bisa dibilang pencapaian adalah dua hal yang saya sebutkan sebelumnya [percepatan dan penyelesaian pembacaan draf]."

Dalam dokumen ketua ASEAN 2023, Indonesia, bertajuk "Chairman's Statement of the 43th ASEAN Summit" tertera para pemimpin ASEAN menyambut baik percepatan negosiasi CoC dan penyelesaian pembacaan draf tunggal teks negosiasi kode etik ini.

"Kami menyambut baik kemajuan yang dicapai sejauh ini dalam perundingan yang sedang berlangsung mengenai Kode Etik di Laut China Selatan (CoC) termasuk penyelesaian pembacaan kedua dari Draf Tunggal Teks Negosiasi CoC (SDNT), dan mengadopsi pedoman untuk mempercepat kesimpulan awal Kode Etik yang Efektif dan Substantif di Laut China Selatan," demikian bunyi pernyataan ketua ASEAN di poin ke-157.

Percepatan guideline negosiasi CoC tertuang dalam dokumen "Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and Substantive Code of Conduct in the South China Sea".

Dokumen itu mendorong percepatan negosiasi CoC dengan hasil yang efektif dan substantif mengenai sikap negara-negara di kawasan Laut China Selatan.