Korsel Tangguhkan Izin Ribuan Dokter yang Ikut Aksi Mogok Kerja

Korea Selatan akan memulai proses penangguhan izin medis 4.900 dokter pada Senin (11/3). Penangguhan dilakukan imbas aksi mogok kerja para dokter pada Februari lalu.

Berdasarkan AFP, 4.900 dokter junior tersebut telah mengundurkan diri dan berhenti bekerja sejak bulan lalu. Dengan demikian, pemerintah bakal mulai memproses penangguhan izin medis kesemuanya mulai hari ini.

Mogok kerja dokter di Korsel yang terjadi pada 20 Februari lalu menyebabkan kekacauan layanan kesehatan di Negeri Gingseng tersebut. Aksi itu dilakukan karena rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah dokter secara besar-besaran.

Pemerintah mengklaim penambahan dokter ini sangat penting untuk mengatasi kekurangan. Sementara para petugas medis berpendapat bahwa hal tersebut akan mengikis kualitas layanan.

Saat ini, hampir 12 ribu dokter junior atau 93 persen dari jumlah tenaga kerja peserta pelatihan di negara itu tidak kembali ke Rumah Sakit (RS). Mereka tidak kembali meski pemerintah mengeluarkan paksaan perintah kerja dan ancaman tindakan hukum.

Kementerian Kesehatan Korsel mengatakan pihaknya telah mengirimkan pemberitahuan administratif sebagai langkah pertama untuk menangguhkan izin medis para dokter.

Pemberitahuan itu dikirimkan kepada ribuan dokter peserta pelatihan setelah mereka menentang perintah khusus pemerintah yang meminta mereka untuk kembali ke rumah sakit.

"Pada 8 Maret [pemberitahuan] telah dikirim ke lebih dari 4.900 dokter peserta pelatihan," kata Direktur Divisi Kebijakan Kesehatan dan Medis di Kementerian Kesehatan, Chun Byung-Wang kepada wartawan.

Pemerintah sebelumnya telah memperingatkan para dokter yang mogok bahwa mereka akan menghadapi penangguhan izin selama tiga bulan. Namun, dokter yang kembali ke RS dan merawat pasien tidak akan dikenakan hukuman tersebut.

Meski demikian, para dokter tidak menggubris ancaman tersebut. Pemerintah pun menyatakan akan menghormati setiap keputusan yang diambil para petugas medis itu dan pintu dialog akan tetap terbuka.

"Pemerintah akan menghormati dan mendengarkan pendapat komunitas medis sebagai pendamping reformasi medis," pungkas Chun.