Korsel Ancam Cabut Izin Praktik Dokter yang Ikut Aksi Mogok Kerja

Pemerintah Korea Selatan akan menangguhkan izin praktik dokter magang, untuk mengakhiri aksi mogok dan resign massal dokter yang terjadi sejak dua minggu terakhir.

Sejak 20 Februari lalu, sekitar 9.000 dokter junior melakukan aksi mogok, sebagai bentuk protes atas rencana pemerintah menambah penerimaan mahasiswa sekolah kedokteran.

Para dokter ini menegaskan pemerintah seharusnya memperhatikan gaji dan kondisi kerja terlebih dahulu, sebelum menambah jumlah dokter baru.

"Pemerintah mendorong reformasi secara sepihak dan para dokter tidak dapat menerimanya dalam keadaan apa pun," kata Ketua Asosiasi Medis Korea, Kim Taek Woo, dikutip Al Jazeera.

Lihat Juga : Jokowi Hadiri KTT ASEAN-Australia, Promosi IKN sampai Bahas Palestina

Berdasarkan hukum di Korea Selatan, dokter dilarang melakukan aksi mogok. Akibat aksi ini, beberapa operasi dan perawatan di berbagai unit rumah sakit terhambat.

Jumlah dokter yang melakukan aksi mogok kerja ini hanya sebagian kecil dari 140 ribu dokter di Korsel. Namun jumlahnya mencapai 40 persen dari total dokter di beberapa rumah sakit besar.

Pemerintah mengklaim menambah jumlah siswa kedokteran sebanyak 2.000 orang di tahun akademik 2025 sangat diperlukan, karena pesatnya populasi masyarakat yang menua dan rendahnya jumlah dokter yang melayani pasien di negara itu.

Presiden Korsel Yoon Suk Yeol telah mengambil langkah tegas terhadap aksi mogok itu.

Menteri Kesehatan Cho Kyoo Hong mengatakan bakal melalukan sidak ke rumah sakit untuk mengetahui apakah para dokter sudah kembali bekerja.

Lihat Juga : Israel Bunuh Pentolan Hamas di Gaza saat Negosiasi Gencatan Mulai Cair

Dia menegaskan akan mengambil tindakan sesuai hukum dan prinsip, tanpa kecuali. Dia juga menyebut mereka yang belum kembali bekerja akan "mengalami masalah serius dalam karier mereka".

Namun para dokter juga menegaskan tidak akan mundur, karena rencana pemerintah dianggap tak bisa mengatasi masalah sebenarnya di sektor ini.