Analis Australia Beri Saran atasi Konflik Papua di Bawah Prabowo

Analis politik dan keamanan internasional Universitas Murdoch dari Australia, Ian Wilson, menyarankan pendekatan yang bisa digunakan pemerintah baru di bawah Prabowo Subianto untuk mengatasi konflik di Papua.

Wilson mengatakan ada berbagai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik. Terbaik yang dia maksud adalah meminimalkan jumlah korban, kekerasan, dan membuka dialog serta kolaborasi.

"Masalahnya yang selalu dihadapi banyak keadaan seperti itu, termasuk dalam sejarah Indonesia itu sendiri, adalah semua pihak harus bersikap berkompromi, harus siap untuk berkompromi," ujar dia saat wawancara khusus dengan CNNIndonesia.com, Kamis (21/3).

Dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1 tertuang narasi yang mengarah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati.

Pasal itu berbunyi "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

Lebih lanjut, Wilson mengatakan sikap dan narasi NKRI harga mati menjadi faktor negosiasi sulit terwujud.

"Dan kalau punya sikap harga mati dan sebagainya itu retorikanya tidak memungkinkan ada negosiasi yang bisa menghasilkan perdamaian," ujar Wilson.

Dia lantas menyinggung penyelesaian kasus Aceh di bawah presiden kelima Megawati Soekarno Putri.

"Di bawah Kepresidenan Megawati dulu yang sebenarnya juga meningkatkan pasukan dan keberadaan militer di Aceh itu sangat memperburuk keadaan," ucap Wilson.

Pada Mei 2003, pemerintah memberlakukan operasi militer dan menetapkan status darurat militer di Aceh.

Operasi ini ditempuh untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang saat itu ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Wilson tak berharap penyelesaian di Papua menggunakan pendekatan yang sama seperti di Aceh.